Bulan: Agustus 2026

Pemkot Cirebon Kejar Target Stunting 13,05 Persen pada 2026

cirebontrust.id – Pemerintah Kota Cirebon memperkuat upaya penurunan stunting setelah prevalensi pada semester I 2026 tercatat 14,13 persen. Angka tersebut masih berada di atas target 13,05 persen pada akhir tahun, sehingga percepatan intervensi kesehatan bagi remaja, ibu hamil, balita, dan keluarga terus dilakukan.

Langkah tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi percepatan pencegahan dan penurunan stunting yang digelar di Bapperida Kota Cirebon, Kamis (13/8/2026). Pertemuan dipimpin Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati bersama Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sutikno serta diikuti perangkat daerah terkait.

Data Dinas Kesehatan menunjukkan prevalensi stunting 2026 naik tipis dibandingkan 2025 yang berada di angka 14,07 persen. Meski demikian, capaian tersebut jauh lebih rendah dibandingkan 19,9 persen pada 2023. Dari total 16.385 balita di Kota Cirebon, masih terdapat 2.191 anak yang mengalami stunting.

Perbedaan capaian juga terlihat antarwilayah. Kecamatan Pekalipan mencatat prevalensi tertinggi sebesar 16,37 persen, sedangkan Kecamatan Kejaksan menjadi wilayah dengan angka terendah, yakni 11,81 persen dan telah mencapai target.

Evaluasi terhadap 12 indikator intervensi kesehatan menunjukkan sebagian besar program telah memenuhi sasaran. Sebanyak 10 indikator bahkan mencapai atau melampaui target semester I, termasuk skrining anemia remaja putri yang mencapai 95,34 persen dari target 75 persen dan konsumsi Tablet Tambah Darah sebesar 92,9 persen dari target 65 persen.

Pada kelompok ibu hamil, cakupan pemeriksaan Antenatal Care (ANC) minimal enam kali mencapai 44,4 persen dari target 40 persen. Konsumsi suplemen gizi ibu hamil mencapai 50,59 persen dari target 48 persen, sementara pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK) mencapai 67,76 persen dari target 42 persen.

Intervensi untuk balita juga menunjukkan capaian cukup tinggi. Pemantauan pertumbuhan melalui indikator D/S mencapai 94,47 persen, pemberian ASI eksklusif bagi bayi di bawah enam bulan mencapai 75,52 persen, dan pemberian MP-ASI beragam untuk anak usia 6–23 bulan mencapai 93,98 persen.

Namun, masih ada indikator yang perlu dikejar. Pemberian makanan tambahan untuk balita gizi kurang baru mencapai 29,82 persen dari target 32,5 persen. Sementara cakupan imunisasi lengkap bagi baduta berada di angka 30,5 persen, masih di bawah target 35 persen.

Siti Farida mengatakan penanganan stunting merupakan bagian dari upaya menyiapkan generasi masa depan yang sehat dan berkualitas. Ia menegaskan program tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam strategi nasional.

Sutikno menekankan pencegahan perlu dilakukan jauh sebelum anak mengalami gangguan pertumbuhan, mulai dari masa remaja hingga periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan. “Stunting ini bisa dicegah. Karena itu, 1.000 hari pertama harus benar-benar dijaga dan masyarakat perlu terus mendapatkan edukasi serta pelayanan yang sesuai,” ujarnya.

Pemkot Cirebon juga memperkuat layanan melalui pemeriksaan kehamilan, imunisasi, pemantauan tumbuh kembang di Posyandu, PMT bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi, serta dukungan Program Makan Bergizi Gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.

Masyarakat didorong aktif memanfaatkan layanan kesehatan di Posyandu dan Puskesmas. Upaya tersebut diarahkan untuk mengejar target prevalensi 13,05 persen pada 2026 sekaligus mendukung sasaran jangka panjang zero stunting pada 2030. (Haris)

Agustus 14, 2026
Pencurian Saat Evakuasi Kebakaran, Dua Pelaku Ditangkap

cirebontrust.id – Pencurian saat proses evakuasi kebakaran di Kampung Penggung Utara, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, berhasil diungkap Unit Reskrim Polsek Cirebon Selatan Timur, Rabu (12/08/2026). Polisi mengamankan dua pelaku beserta sebagian besar barang bukti, termasuk uang tunai Rp48 juta dan perhiasan emas.

Kasus tersebut bermula ketika rumah milik Nur Janah, perempuan berusia 41 tahun, warga Kampung Penggung Utara RT 005 RW 010 Nomor 04, Kelurahan Harjamukti, mengalami kebakaran. Dalam kejadian itu, korban melaporkan kehilangan uang tunai Rp60 juta serta perhiasan emas.

Kapolsek Cirebon Selatan Timur AKP Juntar Hutasoit, S.H., M.H. mengatakan, pelaku memanfaatkan situasi ketika warga bersama-sama membantu mengevakuasi barang-barang milik korban.

Saat sebuah lemari dipindahkan, sebuah tas berwarna ungu yang berisi uang tunai, perhiasan emas, dan dokumen penting terjatuh. Tas tersebut kemudian diambil pelaku untuk dikuasai dan hasilnya dibagi.

Setelah menerima laporan, Unit Reskrim Polsek Cirebon Selatan Timur di bawah pimpinan Panit I Reskrim IPTU F. Heru Purwandhali, S.H. langsung melakukan penyelidikan.

Petugas mengumpulkan bahan keterangan dan memeriksa sejumlah saksi di sekitar lokasi. Penyelidikan kemudian mengarah kepada salah satu terduga pelaku berinisial S.S. (35), laki-laki, buruh harian lepas, warga Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon.

Dari hasil pemeriksaan terhadap S.S., polisi mengembangkan penyelidikan hingga berhasil mengamankan pelaku kedua berinisial S.B. (35), laki-laki, buruh harian lepas, warga Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya tas ungu, uang tunai sebesar Rp48 juta, sebuah kalung emas, serta satu unit sepeda motor Yamaha Mio yang digunakan untuk menyimpan sebagian uang hasil kejahatan.

AKP Juntar Hutasoit menegaskan, pengungkapan kasus ini menunjukkan pentingnya gerak cepat penyelidikan setelah laporan diterima. Langkah tersebut dilakukan agar keberadaan pelaku dapat segera diketahui sebelum barang bukti berpindah ke tempat lain.

“Begitu laporan kami terima, anggota langsung bergerak melakukan penyelidikan, memeriksa saksi-saksi, mengembangkan informasi di lapangan hingga berhasil mengamankan kedua pelaku beserta sebagian besar barang bukti. Proses hukum selanjutnya akan kami jalankan sesuai ketentuan,” ujar AKP Juntar Hutasoit.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Cirebon Kota AKP M. Aris Hermanto mengimbau masyarakat tetap waspada ketika terjadi situasi darurat, seperti kebakaran maupun bencana lainnya.
Menurutnya, kepedulian warga dalam membantu proses evakuasi tetap penting.

Namun, masyarakat juga perlu memperhatikan keamanan barang berharga dan segera melaporkan apabila menemukan dugaan tindak pidana.

“Dalam situasi darurat, kepedulian warga sangat dibutuhkan, namun tetap penting menjaga barang berharga dan segera melaporkan apabila menemukan dugaan tindak pidana. Layanan Polisi 110 siap menerima laporan masyarakat selama 24 jam,” kata AKP M. Aris Hermanto.

Dengan diamankannya dua pelaku dan sebagian besar barang bukti, kasus pencurian saat evakuasi kebakaran di Harjamukti, Kota Cirebon, kini masuk ke proses hukum selanjutnya. Polisi memastikan penanganan perkara dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. (Haris)

Agustus 13, 2026
KAI Tertibkan Perlintasan Liar yang Berisiko Picu Kecelakaan

cirebontrust.id – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon kembali menutup perlintasan sebidang ilegal di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis (13/8). Penutupan dilakukan untuk memperkuat keselamatan perjalanan kereta api sekaligus mencegah risiko kecelakaan bagi masyarakat yang melintas di jalur kereta api.

Perlintasan yang ditutup berada di JPL KM 247+3-4 petak Sindanglaut-Ciledug, Desa Jatirenggang, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Lokasi tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan keselamatan karena memiliki lebar kurang dari dua meter dan tidak dilengkapi penjagaan, rambu lalu lintas, maupun fasilitas keselamatan lainnya.

Manager Humas Daop 3 Cirebon Muhibbuddin mengatakan, keberadaan perlintasan yang tidak teregistrasi atau ilegal dapat membahayakan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan.

“Keberadaan perlintasan tidak teregistrasi atau ilegal dapat membahayakan baik bagi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan yang melintas dan menjadi salah satu faktor risiko terjadinya kecelakaan di jalur kereta api,” ujar Muhib.

Muhibbuddin menegaskan, penutupan perlintasan tersebut merupakan bagian dari upaya KAI menertibkan titik-titik perlintasan yang tidak memenuhi ketentuan keselamatan. Setiap perlintasan sebidang harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut dia, pemenuhan ketentuan tersebut penting untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api sekaligus melindungi pengguna jalan yang melintas di sekitar jalur kereta api.

“KAI terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat kewilayahan, serta stakeholder terkait dalam melakukan penertiban perlintasan liar. Keselamatan merupakan prioritas utama dan tidak dapat ditawar,” kata Muhib.

KAI juga mengimbau masyarakat agar menggunakan perlintasan resmi yang telah dilengkapi fasilitas keselamatan. Masyarakat diminta tidak membuka atau membuat akses perlintasan baru secara ilegal di sepanjang jalur kereta api.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keselamatan di sekitar jalur kereta api. Jangan membuat ataupun menggunakan perlintasan liar karena risikonya sangat tinggi dan dapat membahayakan banyak pihak,” ujar Muhib.

Penutupan perlintasan sebidang ilegal tersebut diharapkan dapat mengurangi potensi kecelakaan sekaligus meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api di wilayah Daop 3 Cirebon.

“Dengan adanya penertiban ini kami berharap dapat menekan potensi kecelakaan di perlintasan sebidang serta meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Upaya ini sekaligus diharapkan mendukung terwujudnya layanan transportasi publik yang aman, tertib, dan andal,” tutup Muhib. (Haris)

Agustus 13, 2026
ACC dan OJK Cirebon Ungkap Cara Aman Manfaatkan Pembiayaan

cirebontrust.id – Astra Credit Companies (ACC) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan media Cirebon mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat, khususnya terkait perusahaan pembiayaan, melalui kegiatan Media Gathering ACC Cirebon sekaligus mendukung Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi ACC untuk bersilaturahmi dengan media Cirebon sekaligus memberikan pemahaman mengenai peran perusahaan pembiayaan di tengah masyarakat. Edukasi juga mencakup jenis-jenis produk dan layanan perusahaan pembiayaan serta hal-hal yang perlu diperhatikan masyarakat sebelum melakukan transaksi pembiayaan secara aman.

Rangkaian Media Gathering ACC Cirebon dibuka dengan sambutan Executive Vice President Corporate Communication ACC Riadi Prasodjo. Dalam sambutannya, Riadi mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan ACC terhadap program GENCARKAN sekaligus komitmen perusahaan untuk membantu mendorong perekonomian masyarakat.

“Pelaksanaan Media Gathering ACC Cirebon ini adalah untuk mendukung program GENCARKAN serta menjalankan komitmen ACC untuk membantu mendorong ekonomi masyarakat sesuai dengan misi To Promote Credit for A Better Living,” kata Riadi.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib hadir membawakan keynote speech. Sementara itu, Manajer Bagian Edukasi dan Literasi Keuangan OJK Cirebon Fidda Yani menjadi narasumber yang memberikan materi edukasi keuangan kepada peserta.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Branch Manager ACC Cirebon Anantha Yudha. Kehadiran OJK dan media Cirebon menjadi bagian penting dalam upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai layanan pembiayaan serta cara menggunakannya secara bertanggung jawab.

Pada sesi berikutnya, Vice President Legal Business ACC Biovan Sandov memaparkan materi mengenai tiga cara memanfaatkan perusahaan pembiayaan secara aman dan nyaman.

Pertama, calon customer harus memilih produk pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan. Kedua, calon customer wajib melengkapi persyaratan kredit secara sah dan benar. Ketiga, sebelum menandatangani perjanjian pembiayaan, calon customer harus memahami dengan benar hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Penerapan ketiga hal tersebut dinilai penting agar customer dapat terhindar dari berbagai persoalan, termasuk wanprestasi akibat kelalaian dalam pembayaran angsuran kredit.

Biovan juga menyoroti maraknya kasus customer yang nekat menyembunyikan atau bahkan menjual mobil yang masih dalam masa kredit kepada pihak lain ketika tidak mampu membayar angsuran. Tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum pidana.

Melalui Media Gathering ACC Cirebon, ACC berharap media dapat menjadi perpanjangan tangan dalam menyampaikan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat melalui pemberitaan yang akurat dan berimbang.

Media massa dinilai memiliki peran penting sebagai mitra strategis dalam membangun literasi keuangan masyarakat. Dengan dukungan media, ACC berharap dapat tercipta ekosistem pembiayaan yang transparan sehingga proses pembiayaan berlangsung lancar, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Kolaborasi ACC, OJK, dan media Cirebon tersebut sekaligus menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat sebelum menggunakan produk perusahaan pembiayaan. Literasi keuangan yang baik diharapkan dapat membantu masyarakat mengambil keputusan pembiayaan secara lebih aman, tepat, dan bertanggung jawab. (Haris)

Agustus 13, 2026
Trikarsa Fest 2026 Cirebon Jadi Ruang Kolaborasi Ekonomi Daerah

cirebontrust.id – Pemerintah Kota Cirebon memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Trikarsa Fest 2026 yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Cirebon pada 14–17 Agustus 2026 di Grage Mall Cirebon. Mengusung tema “Satukan Tekad, Sinergi Ciptakan Peluang”, Trikarsa Fest 2026 menghadirkan 37 program yang menyasar UMKM, bisnis matching, pengembangan talenta, industri kreatif, digitalisasi, hingga pengembangan ekosistem kopi Ciayumajakuning.

Wali Kota Cirebon Effendi Edo menilai Trikarsa Fest 2026 menjadi bentuk nyata kolaborasi berbagai pihak dalam menggerakkan perekonomian daerah. Selain menjadi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, kegiatan tersebut dinilai berpotensi memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi Kota Cirebon.

“Pemerintah Daerah tentu sangat mendukung penuh Trikarsa Fest ini. Dalam empat hari ada 37 program yang berjalan dan tentunya ini bisa membangkitkan perekonomian Kota Cirebon, termasuk menghidupkan UMKM. Yang paling penting adalah membangun semangat kolaborasi. Bukan hanya antara Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia, tetapi juga bersama masyarakat. Dampaknya tentu akan luas,” ujarnya.

Trikarsa Fest 2026 tidak hanya menghadirkan pameran. Kegiatan tersebut menjadi ruang pertemuan antara pemerintah, pelaku usaha, perbankan, akademisi, komunitas, media, dan masyarakat untuk memperkuat ekosistem ekonomi daerah.

Effendi Edo juga mengajak media untuk ikut memperkenalkan berbagai program serta potensi ekonomi yang dihadirkan dalam Trikarsa Fest 2026. Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk instansi vertikal, perbankan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pelaku usaha, dan masyarakat.

“Karena itu saya mengajak teman-teman media untuk bersama-sama mempublikasikan program-program BI melalui Cirebon Trikarsa Festival. Saya selalu mengajak, bukan hanya Pemerintah Daerah, tetapi juga instansi vertikal dan perbankan lainnya. BI bersama OJK kita angkat bersama. Salah satu wujudnya adalah kegiatan yang dilakukan BI ini, sehingga tentu harus kita dukung dan kita support penuh,” katanya.

Ia menambahkan, dukungan terhadap kegiatan yang membuka ruang pertumbuhan ekonomi tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Kota Cirebon untuk mewujudkan pembangunan yang setara dan berkelanjutan.

“Ini sejalan dengan visi saya, yaitu visi setara berkelanjutan. Saya ingin Kota Cirebon bisa setara dengan kota-kota maju dan kota-kota besar lainnya,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Cirebon Wihujeng Ayu Rengganis menjelaskan, Trikarsa Fest merupakan pengembangan dari Ciayumajakuning Entrepreneur Festival (CEF) yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada pengembangan kewirausahaan.

Pada penyelenggaraan tahun ini, cakupan kegiatan diperluas sehingga dapat menjangkau lebih banyak sektor sekaligus memberikan manfaat yang lebih beragam bagi masyarakat. Nama Trikarsa sendiri memiliki makna yang berkaitan dengan kehendak atau niat untuk mencapai sesuatu.

Semangat tersebut kemudian diterjemahkan melalui berbagai program yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan ekonomi daerah, mulai dari menjaga stabilitas pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, hingga memperluas digitalisasi.

“Trikarsa ini kami hadirkan sebagai wadah untuk mencapai beberapa hal, di antaranya menjaga stabilitas komoditas pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas digitalisasi,” kata Wihujeng.

Sebanyak 37 program akan berlangsung selama empat hari pelaksanaan Trikarsa Fest 2026. Berbagai kegiatan tersebut dirancang agar tidak berhenti pada aktivitas seremonial, tetapi dapat menghasilkan hubungan dan peluang baru yang memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha maupun masyarakat.

Potensi kopi Ciayumajakuning juga mendapat ruang khusus dalam Trikarsa Fest 2026. BI Cirebon menghadirkan area yang memperlihatkan perjalanan kopi dari hulu hingga hilir, termasuk roasting, cupping, manual brew, hingga mixology.

Menurut Wihujeng, wilayah Ciayumajakuning memiliki potensi kopi yang layak semakin dikenal. BI Cirebon juga memiliki sejumlah pelaku usaha binaan di wilayah Kuningan dan Majalengka yang memiliki karakteristik produk serta potensi geografis masing-masing.

Trikarsa Fest 2026 diharapkan menjadi salah satu sarana untuk memperkenalkan kopi lokal kepada pasar dan masyarakat yang lebih luas.

“Kami berharap kopi-kopi yang ada di wilayah Ciayumajakuning semakin dikenal. Jadi tidak hanya Aceh, Gayo dan daerah lainnya yang sudah terkenal, tetapi kopi lokal kita juga harus terus kita tingkatkan dan kenalkan,” ungkapnya.

Wihujeng menegaskan bahwa pengembangan ekonomi daerah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, masyarakat, dan media memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat.

Dalam konteks tersebut, BI Cirebon mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Cirebon terhadap pelaksanaan Trikarsa Fest 2026. Kolaborasi antarpihak dinilai penting agar berbagai potensi yang dimiliki Ciayumajakuning dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi baru.

Media juga memiliki peran penting dalam memperkenalkan potensi tersebut. Publikasi mengenai UMKM, produk lokal, talenta kreatif, inovasi, dan peluang usaha dapat membantu memperluas jangkauan informasi sekaligus membuka akses pasar serta jejaring baru.

“Sinergi ini bukan hanya antara Bank Indonesia, pemerintah, dan pelaku usaha, tetapi juga bersama media. Kami berharap media dapat membantu mempublikasikan program-program yang sudah dilakukan sekaligus potensi yang dimiliki daerah kita,” tuturnya.

Dengan dukungan Pemerintah Kota Cirebon dan keterlibatan berbagai pihak, Trikarsa Fest 2026 menjadi salah satu ruang kolaborasi untuk mempertemukan potensi ekonomi, pelaku usaha, dan masyarakat. Pelaksanaan 37 program selama 14–17 Agustus 2026 di Grage Mall Cirebon diharapkan semakin memperkuat upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengenalkan potensi lokal Ciayumajakuning. (Haris)

Agustus 12, 2026
Pengaduan Dicabut, BK DPRD Kota Cirebon Hentikan Perkara HSG

cirebontrust.id – Perkara dugaan perselingkuhan yang menyeret anggota DPRD Kota Cirebon berinisial HSG resmi dihentikan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Cirebon setelah pihak pengadu mencabut laporan pada 15 Juni 2026. Keputusan penghentian perkara tersebut ditetapkan BK pada 9 Juli 2026 setelah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kuasa hukum HSG, Furqon Nurzaman, mengaku baru mengetahui keputusan penghentian perkara tersebut sekitar dua hari sebelum memberikan keterangan. Menurut dia, penghentian pengaduan didasarkan pada pencabutan laporan oleh pihak pengadu serta hasil konsultasi BK DPRD Kota Cirebon dengan Kemendagri.

“Kalau kita baca, yang menjadi alasan penghentian itu adanya pencabutan dari pihak pengadu dan hasil konsultasi BK dengan Kementerian Dalam Negeri,” kata Furqon.

Pihak pengadu diketahui merupakan Kuwu Kedungjaya, Kecamatan Kedawung. Furqon mengatakan, sejak awal pihaknya telah meminta BK menghentikan proses setelah pengadu mencabut laporan.

Namun, BK memilih melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Kemendagri sebelum mengambil keputusan terkait perkara dugaan perselingkuhan HSG tersebut.

“Kami pernah mengajukan agar BK langsung menghentikan perkara ini karena tidak ada cukup alasan untuk meneruskannya. Namun, karena cukup lama tidak ada kabar, rupanya pihak BK melakukan konsultasi terlebih dahulu ke Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

Furqon menilai keputusan penghentian tersebut menjadi penegasan bahwa proses pengaduan yang sebelumnya ramai diperbincangkan publik telah berakhir. Ia juga kembali menegaskan bahwa kliennya sejak awal membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

“Sejak awal kami sudah menyampaikan bahwa tuduhan-tuduhan dalam pengaduan tersebut, seperti perselingkuhan dan seterusnya, adalah tidak benar,” tegasnya.

Meski demikian, Furqon mengaku tidak mengetahui alasan di balik pencabutan pengaduan oleh pelapor. Ia juga menegaskan bahwa penghentian perkara tersebut tidak disertai proses perdamaian antara kliennya dan pihak pengadu.

“Kami juga tidak mengetahui apa yang menjadi alasan pengadu mencabut laporannya. Yang jelas, tidak ada perdamaian antara klien kami dengan pengadu,” katanya.

Menurut Furqon, dengan dihentikannya perkara tersebut, persoalan yang sempat menjadi perhatian publik seharusnya dianggap selesai. Ia berharap keputusan itu juga dapat menjadi penegasan terhadap posisi hukum kliennya.

“Hal ini sudah cukup jelas untuk membersihkan nama baik klien kami atas semua persoalan yang sangat viral kemarin,” ujarnya.

Furqon bahkan mengingatkan pihak-pihak yang masih menyebarkan atau mempersoalkan tuduhan tersebut agar berhati-hati. Ia menyebut langkah hukum dapat ditempuh apabila tuduhan kembali dialamatkan kepada kliennya.

“Apabila masih ada pihak-pihak yang mempersoalkannya, tentu bisa dipersoalkan secara hukum lebih lanjut nantinya,” tegasnya.

Di sisi lain, Furqon mengapresiasi keputusan BK DPRD Kota Cirebon yang akhirnya menghentikan pengaduan tersebut. Ia menilai keputusan itu sejalan dengan pandangan hukum yang sejak awal disampaikan pihaknya.

“Begitu ada pencabutan, kami sampaikan pula bahwa tidak ada alasan untuk tidak menghentikan perkara. Hasil konsultasi dengan Kemendagri pun ternyata sama dengan apa yang kami sampaikan, yaitu perkara ini sudah tidak relevan lagi,” katanya.

Meski perkara tersebut telah dihentikan, Furqon berharap BK ke depan dapat lebih cermat dalam membedakan persoalan privat dengan persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Menurutnya, hal tersebut penting agar setiap pengaduan dapat ditangani secara tepat.

“Ke depan, tentu BK juga harus memahami mana persoalan yang sifatnya privat dan mana yang publik, agar tidak asal menerima pengaduan dan kurang tepat dalam memberikan penanganan,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua BK DPRD Kota Cirebon Abdul Wahid Wadinih membenarkan bahwa pengaduan terhadap HSG telah dicabut oleh pihak pelapor. Ia mengatakan setiap pengaduan yang masuk ke BK tetap akan ditanggapi dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pada dasarnya kami menanggapi serius setiap ada yang melapor. Pasti kita respon,” ujar Abdul Wahid, Selasa (11/8/2026).

Dengan adanya pencabutan pengaduan pada 15 Juni 2026 dan keputusan penghentian perkara pada 9 Juli 2026, perkara dugaan perselingkuhan HSG kini dinyatakan berhenti dalam proses di Badan Kehormatan DPRD Kota Cirebon. Perkembangan tersebut sekaligus menutup proses pengaduan yang sebelumnya menjadi sorotan publik. (Haris)

Agustus 12, 2026
Makna Rebo Wekasan Keraton Kasepuhan Cirebon dan Tradisi Tawurji

cirebontrust.id – Tradisi Rebo Wekasan kembali digelar keluarga besar Keraton Kasepuhan Cirebon pada Rabu terakhir bulan Safar dalam kalender Hijriah. Tradisi tersebut diisi dengan doa bersama, pembagian rezeki kepada masyarakat sekitar melalui tradisi curak atau tawurji, serta menjadi wujud syukur dan ikhtiar memohon perlindungan kepada Allah SWT.

Patih Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, PRA Goemilar Soeriadiningrat, mengatakan Rebo Wekasan merupakan salah satu tradisi yang dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan pada bulan Safar. Sebelumnya, keluarga besar Keraton Kasepuhan Cirebon telah melaksanakan tradisi Apeman.

“Keluarga besar Keraton Kasepuhan mengadakan acara tradisi yaitu Rebo Wekasan. Di mana Rebo Wekasan itu adalah Rebo terakhir di bulan Safar, dalam rangkaian di bulan Safar setelah sebelumnya kita Apeman,” ujar PRA Goemilar Soeriadiningrat, Rabu (12/8/2026).

Dalam pelaksanaannya, Rebo Wekasan di Keraton Kasepuhan Cirebon juga menjadi momentum untuk berdoa bersama. Doa tersebut dipanjatkan sebagai bentuk permohonan kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keberkahan.

“Tadi kita berdoa dan khususnya kita meminta perlindungan pada Allah dan sedikit membagikan rezekilah kepada masyarakat sekitar,” katanya.

PRA Goemilar menjelaskan, pembagian rezeki kepada masyarakat sekitar dalam tradisi Rebo Wekasan memiliki makna tersendiri. Kegiatan tersebut menjadi wujud rasa syukur kepada Allah SWT sekaligus bagian dari tradisi curak atau tawurji.

Selain memohon perlindungan, doa bersama tersebut juga ditujukan untuk kesehatan serta kelancaran rangkaian kegiatan pada bulan Mulud. Menurut PRA Goemilar, rangkaian bulan Mulud tahun ini jatuh pada 26 Agustus.

“Kami melaksanakan tradisi Rebo Wekasan sekaligus berdoa bersama kepada Allah SWT untuk meminta perlindungan dan kesehatan. Mudah-mudahan rangkaian di bulan Mulud di tahun sekarang yang jatuh insyaallah tanggal 26 Agustus, dimudahkan, dilancarkan, dan mendapat berkah,” tuturnya.

Tradisi Rebo Wekasan di Keraton Kasepuhan Cirebon tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian tradisi pada bulan Safar. Doa bersama, permohonan perlindungan, serta pembagian rezeki kepada masyarakat menjadi bagian penting dari pelaksanaan tradisi yang sarat dengan makna syukur dan harapan akan keberkahan tersebut. (Haris)

Agustus 12, 2026
Revitalisasi Sekolah Menjangkau Pelosok, Pendidikan Majalengka Makin Berkualitas

cirebontrust.id – Program revitalisasi sekolah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun anggaran 2026 menyasar SMP Negeri 2 Cingambul, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui perbaikan sarana dan prasarana sekolah.

SMP Negeri 2 Cingambul yang berada di Desa Cinta Asih, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka, menjadi salah satu sekolah yang mendapatkan program revitalisasi tersebut. Perbaikan dilakukan terhadap sejumlah fasilitas pendidikan guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi siswa.

Kepala SMP Negeri 2 Cingambul Nining Sri Mulyani mengatakan, sekolah yang dipimpinnya berada di wilayah pelosok dan kaki Gunung yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ciamis.

“Iya sekolah kami terletak di pelosok dan di kaki Gunung yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ciamis,” kata Nining Sri Mulyani, Rabu (12/8/2026).

Ia menyampaikan terima kasih kepada Bupati Majalengka melalui Dinas Pendidikan serta Kemendikdasmen yang telah memperhatikan kondisi bangunan SMP Negeri 2 Cingambul meskipun sekolah tersebut berada di ujung perbatasan Kabupaten Majalengka.

“Terima kasih kepada Bapak Bupati dan Bapak Menteri, telah memberikan program revitalisasi, sehingga siswa-siswi semakin nyaman dan aman dalam belajar,” ucapnya.

Nining mengungkapkan, SMP Negeri 2 Cingambul mendapatkan revitalisasi berupa perbaikan dua ruang kelas dan perpustakaan. Selain itu, program tersebut mencakup pembangunan atau penataan toilet sebanyak empat bilik serta penataan lingkungan sekolah.

Menurut Nining, pelaksanaan revitalisasi sekolah tidak mengganggu proses belajar mengajar. Selama pekerjaan berlangsung, para siswa menggunakan ruang perpustakaan dan ruang Laboratorium TIK untuk menunjang kegiatan pembelajaran.

“Pelaksanaannya tidak mengganggu proses belajar, sementara para siswa menggunakan ruangan perpustakaan dan ruangan Lab TIK,” ungkapnya.

Ia juga bersyukur pelaksanaan program revitalisasi SMP Negeri 2 Cingambul mendapat dukungan dari berbagai pihak. Dukungan tersebut datang dari Komite Sekolah, tokoh masyarakat setempat, hingga warga di lingkungan sekitar sekolah.

“Apresiasi terhadap semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan, baik Komite, Panitia Pelaksana dan warga sekitar, para tokoh masyarakat yang membantu pelaksanaan revitalisasi, kami sangat berterima kasih,” ujarnya.

Nining menegaskan, dalam menjalankan program revitalisasi tersebut, pihak sekolah bersama Panitia Pelaksana berpedoman pada petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, serta peraturan yang berlaku.

“Kami juga mendapatkan bimbingan dari Konsultan dan Fasilitator, sehingga optimistis program revitalisasi ini hasilnya akan optimal,” pungkasnya.

Program revitalisasi di SMP Negeri 2 Cingambul diharapkan dapat memperbaiki kondisi sarana dan prasarana pendidikan sekaligus memberikan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi para siswa di wilayah tersebut. (Abduh)

Agustus 12, 2026
Face Recognition Boarding Gate Capai 288.282 Pengguna dalam 7 Bulan

cirebontrust.id – Penggunaan Face Recognition Boarding Gate di wilayah KAI Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon terus meningkat sepanjang Januari–Juli 2026. Sebanyak 288.282 pelanggan Kereta Api Jarak Jauh memanfaatkan layanan verifikasi wajah tersebut untuk mempercepat proses boarding di Stasiun Cirebon dan Stasiun Cirebonprujakan.

Jumlah pengguna Face Recognition Boarding Gate itu meningkat 70.788 pelanggan atau sekitar 32,5 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Pada periode Januari–Juli 2025, tercatat sebanyak 217.494 pelanggan menggunakan layanan tersebut.

Peningkatan tersebut menunjukkan semakin tingginya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap inovasi digital KAI. Layanan ini dinilai memberikan pengalaman perjalanan yang lebih praktis, cepat, aman, dan nyaman sejak pelanggan melakukan proses keberangkatan.

Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon Muhibbuddin mengatakan, Face Recognition Boarding Gate merupakan bagian dari komitmen KAI dalam menghadirkan layanan transportasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pelanggan.

“Transformasi digital yang dilakukan KAI bertujuan menghadirkan pengalaman perjalanan yang semakin mudah dan nyaman. Melalui Face Recognition Boarding Gate, pelanggan tidak lagi perlu menunjukkan tiket fisik maupun kartu identitas saat boarding. Cukup dengan verifikasi wajah, pelanggan dapat langsung memasuki area keberangkatan secara cepat, praktis, aman, dan tetap mengutamakan perlindungan data pribadi,” ujar Muhib.

Saat ini, layanan Face Recognition Boarding Gate di wilayah KAI Daop 3 Cirebon tersedia di dua stasiun, yakni Stasiun Cirebon dan Stasiun Cirebonprujakan.

Berdasarkan data Januari–Juli 2026, Stasiun Cirebon menjadi stasiun dengan jumlah pengguna Face Recognition Boarding Gate terbanyak, yaitu 214.994 pelanggan. Sementara itu, Stasiun Cirebonprujakan mencatat 73.288 pelanggan.

Muhibbuddin menjelaskan, tingginya pemanfaatan Face Recognition Boarding Gate menunjukkan semakin banyak pelanggan yang merasakan manfaat digitalisasi layanan KAI. Teknologi tersebut membantu menciptakan proses perjalanan yang lebih efisien, khususnya pada tahap boarding.

KAI juga terus memperhatikan aspek keamanan data dalam penerapan teknologi digital. Salah satunya melalui penerapan standar keamanan informasi internasional ISO 27001.

Selain mendukung kemudahan layanan, penerapan Face Recognition Boarding Gate menjadi bagian dari upaya KAI mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan.

“Penerapan Face Recognition tidak hanya memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses boarding, tetapi juga memberikan manfaat positif terhadap lingkungan. Dengan pelanggan tidak lagi menggunakan tiket fisik saat proses boarding, kebutuhan pencetakan tiket berbasis kertas roll dapat dikurangi. Hal ini sejalan dengan semangat Green Movement KAI, yaitu mendorong berbagai kegiatan dan inovasi yang lebih ramah lingkungan melalui efisiensi penggunaan sumber daya,” jelas Muhib.

Menurut Muhib, pengurangan penggunaan kertas merupakan salah satu kontribusi dari transformasi digital KAI dalam mendukung pengelolaan sumber daya yang lebih berkelanjutan. Semakin banyak pelanggan menggunakan layanan digital, semakin besar pula upaya efisiensi penggunaan material pendukung layanan berbasis kertas.

“Green Movement bukan hanya tentang kegiatan penghijauan, tetapi juga bagaimana KAI menghadirkan proses bisnis dan layanan yang lebih ramah lingkungan. Digitalisasi melalui Face Recognition menjadi salah satu langkah sederhana namun berdampak, karena dapat mengurangi penggunaan kertas roll untuk pencetakan tiket sekaligus membuat proses boarding lebih cepat dan efisien. Dengan demikian, aspek pelayanan kepada pelanggan dan kepedulian terhadap lingkungan dapat berjalan beriringan,” tambah Muhib.

KAI Daop 3 Cirebon mengajak masyarakat memanfaatkan Face Recognition Boarding Gate untuk menikmati pengalaman boarding yang lebih modern, efisien, dan praktis. Registrasi layanan tersebut dapat dilakukan melalui petugas di stasiun yang telah menyediakan fasilitas Face Recognition Boarding Gate.

“Ke depan, KAI akan terus mengembangkan berbagai inovasi digital untuk menghadirkan layanan transportasi yang semakin mudah diakses, cepat, dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Kami berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan Face Recognition Boarding Gate sebagai bagian dari pengalaman baru menggunakan kereta api yang lebih modern, praktis, sekaligus turut mendukung upaya KAI dalam mewujudkan layanan yang lebih ramah lingkungan,” pungkas Muhib.

Peningkatan penggunaan Face Recognition Boarding Gate hingga 288.282 pelanggan pada Januari–Juli 2026 menjadi gambaran semakin luasnya pemanfaatan layanan digital KAI. Di wilayah Daop 3 Cirebon, inovasi tersebut terus diarahkan untuk menghadirkan proses boarding yang lebih cepat dan praktis sekaligus mendukung efisiensi penggunaan kertas serta layanan transportasi yang lebih ramah lingkungan. (Haris)

Agustus 12, 2026
Layanan PIPP RS dan BPJS SATU Bantu Pasien Akses Informasi JKN

cirebontrust.id – Pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat memanfaatkan layanan Pemberian Informasi dan Penanganan Pengaduan di Rumah Sakit (PIPP RS) serta BPJS SATU ketika membutuhkan informasi atau bantuan terkait layanan BPJS Kesehatan di rumah sakit.

PIPP RS merupakan petugas rumah sakit yang memiliki peran dalam memberikan informasi kepada pasien, menangani pengaduan, serta membantu koordinasi dengan BPJS SATU mengenai layanan BPJS Kesehatan.

Dalam menjalankan tugasnya, PIPP RS memiliki lima fungsi utama. Peran tersebut mencakup pemberian informasi, penanganan pengaduan, tindak lanjut dan pemberian solusi, administrasi serta pelaporan, dan koordinasi dengan BPJS SATU.

Sementara itu, BPJS SATU atau BPJS Kesehatan Siap Membantu merupakan layanan petugas BPJS Kesehatan yang ditempatkan di rumah sakit. Petugas ini menjadi penghubung antara pasien dan pihak rumah sakit dalam menangani berbagai kebutuhan terkait program JKN.

Keberadaan BPJS SATU di rumah sakit dapat dikenali melalui rompi hijau bertuliskan “BPJS SATU” yang dikenakan petugas. Dengan tanda tersebut, peserta JKN dapat lebih mudah menemukan petugas ketika membutuhkan bantuan.

Pasien yang ingin menghubungi PIPP RS maupun BPJS SATU dapat menggunakan nomor kontak yang tercantum pada brosur atau pamflet yang tersedia di area rumah sakit.

Layanan PIPP RS dan BPJS SATU dapat dimanfaatkan peserta untuk memperoleh informasi sekaligus bantuan terkait layanan jaminan kesehatan dalam program JKN selama berada di rumah sakit. (*)

Agustus 12, 2026