cirebontrust

Tag: DPRD Kota Cirebon

  • Rumah Sakit Terbebani Permenkes, DPRD Kota Cirebon Minta Solusi Pemprov

    Rumah Sakit Terbebani Permenkes, DPRD Kota Cirebon Minta Solusi Pemprov

    cirebontrust.id – Kebijakan Kementerian Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 47 Tahun 2018 tentang lima kriteria pelayanan kegawatdaruratan yang dijamin Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menuai sorotan dari Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE.

    Ia menilai, aturan itu menimbulkan polemik di masyarakat dan membebani pembiayaan operasional rumah sakit daerah.

    “Contohnya, pasien dengan suhu tubuh di bawah 39 derajat celcius dianggap tidak gawat darurat, sehingga tidak dilayani di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan tidak dijamin BPJS,” kata Andrie saat ditemui usai diskusi dengan jajaran direksi RSD Gunung Jati, Selasa (15/4/2025).

    Meski terbentur regulasi, Andrie mengapresiasi kebijakan RSD Gunung Jati yang tetap melayani pasien tanpa diskriminasi.

    “Alhamdulillah, RSD Gunung Jati tidak pernah menolak pasien, baik peserta mandiri maupun Penerima Bantuan Iuran (PBI),” ujarnya.

    Saat ini, rumah sakit tersebut tetap menerima pasien dari luar daerah. Namun, pelayanan penuh diberikan hanya kepada warga Kota Cirebon yang telah tercakup dalam program Universal Health Coverage (UHC), yaitu seluruh warganya terdaftar sebagai peserta PBI BPJS yang dibiayai melalui APBD.

    “Pasien luar daerah tetap kami layani jika memenuhi kriteria kegawatdaruratan. Kalau tidak, mereka akan diperlakukan sebagai pasien umum,” tegas Andrie.

    Namun, ia mengungkapkan kekhawatiran terkait potensi kerugian rumah sakit karena adanya pasien kategori false emergency.

    “Dari hasil diskusi, ada kasus pasien luar daerah yang tidak termasuk gawat darurat, tetapi tetap dilayani. Nilainya bisa mencapai Rp140 juta per bulan. Dalam setahun bisa membengkak hingga Rp1,7 miliar,” ungkapnya.

    Andrie menilai, kondisi itu bisa berdampak pada keuangan daerah. Ia berharap, Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut mengambil peran dalam menyelesaikan masalah ini.

    “Kami berharap ada solusi jangka panjang. Dalam waktu dekat, saya berencana berkonsultasi ke Dinas Kesehatan Provinsi, bahkan bila memungkinkan berdiskusi langsung dengan Pak Gubernur,” tambahnya.

    Direktur RSD Gunung Jati, dr Katibi MKM, menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap kriteria gawat darurat yang dijamin BPJS. Menurutnya, masih banyak pasien datang ke IGD dalam kondisi false emergency.

    “Permenkes ini mengatur lima kriteria, yakni kondisi yang mengancam nyawa, membahayakan diri sendiri atau lingkungan, gangguan jalan napas atau sirkulasi, penurunan kesadaran, dan gangguan hemodinamik. Jika tidak memenuhi itu, tidak ditanggung BPJS,” jelas Katibi.

    Ia menambahkan, meskipun Permenkes telah diterbitkan sejak 2018, implementasi skema pembiayaan melalui BPJS baru berjalan efektif sejak Desember 2024. Rumah sakit pun masih menghadapi tantangan, termasuk piutang dari pemerintah daerah.

    “Piutang kami dari pemerintah daerah luar Cirebon cukup besar. Ada yang sudah dibayar sebagian, tetapi banyak yang belum,” ungkapnya.

    Pihak rumah sakit, lanjut Katibi, telah berupaya menagih melalui pasien dan keluarga, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah asal pasien.

    “Arahan dari BPK, kami diminta menagih melalui pemda tempat pasien berasal,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti rendahnya cakupan kepesertaan BPJS di luar Kota Cirebon. Akibatnya, pasien yang sakit dan tak mampu membayar akhirnya meninggalkan utang kepada rumah sakit.

    “Prinsip kami tetap memberi pelayanan terbaik. Namun, kami juga berupaya meminimalkan piutang dengan meminta pembayaran melalui BPJS atau pihak keluarga,” pungkas Katibi.

  • DPRD Kota Cirebon Dukung Normalisasi Sungai Kriyan

    DPRD Kota Cirebon Dukung Normalisasi Sungai Kriyan

    cirebontrust.id – Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio, mengapresiasi langkah cepat Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung (Cimancis) dalam menormalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kriyan yang terletak di perbatasan Kelurahan Kasepuhan dan Lemahwungkuk, Kota Cirebon.

    Normalisasi dilakukan melalui pengerukan sedimentasi sungai dan merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara DPRD, Wali Kota Cirebon Effendi Edo, dan BBWS Cimancis.

    “Kami saksikan bersama, sungguh luar biasa respons BBWS Cimancis melakukan aksi dengan pengerukan di muara sungai. Sedimentasi dan sampahnya sangat banyak,” kata Andrie, Kamis (17/4/2025).

    Menurut Andrie, pihaknya juga akan memasang pagar bambu di ujung sungai guna memperlancar aliran air serta mengurangi potensi genangan di permukiman warga.

    “Alat pengeruk ini akan berpindah ke seluruh muara sungai. Ini langkah sangat baik karena muara adalah pintu keluar yang mesti diperbaiki. Ketika kita memperbaiki bagian hulu tanpa menyelesaikan hilirnya, maka hasilnya akan sia-sia,” ujarnya.

    Terkait perilaku oknum yang membuang sampah ke sungai secara sembarangan, Andrie menegaskan pentingnya penegakan hukum.

    “Payung hukum itu sudah ada, baik peraturan daerah maupun undang-undang. Pelaku pembuangan sampah ke sungai bisa dipidana,” tegasnya.

    Kepala BBWS Cimancis, Dwi Agus Kuncoro, menyampaikan bahwa normalisasi DAS Kriyan melibatkan dua alat berat yang bekerja di muara dan beberapa ruas sungai lainnya di Kota Cirebon.

    “Untuk pengerjaan di muara bisa lebih cepat karena akses alat berat tersedia. Sementara untuk ruas sungai lainnya, kami masih lakukan survei lapangan,” ujar Dwi.

    Ia menargetkan pengerjaan di muara sungai selesai dalam dua pekan, lalu dilanjutkan ke muara sungai lainnya.

  • Potongan Pendapatan Ojol Harus Ditinjau Ulang

    Potongan Pendapatan Ojol Harus Ditinjau Ulang

    cirebontrust.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Cirebon angkat suara terkait unjuk rasa ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang berlangsung di depan Balai Kota Cirebon pada Selasa (15/4/2025).

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Imam Yahya, menilai, tuntutan yang disampaikan para driver ojol bersifat prinsipil dan menyangkut aspek kesejahteraan. Ia menegaskan bahwa pendapatan yang diperoleh pengemudi seyogianya menjadi hak mereka sepenuhnya.

    “Mereka bekerja, sudah seharusnya penghasilan ya untuk mereka, meskipun ada persentase pembagian berupa potongan untuk aplikator,” ujar Imam, Rabu (16/4/2025).

    Menurut Imam, tuntutan driver ojol harus segera ditanggapi oleh pihak aplikator dan Pemerintah Kota Cirebon agar para pengemudi mendapatkan penghasilan yang layak dan setara dengan kinerja mereka.

    “Kita mengapresiasi perjuangan para driver ojol, dan kita juga sepakat dengan tuntutan yang mereka bawa,” kata Imam yang juga menjabat sebagai anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon.

    Fraksi PDI Perjuangan, lanjut Imam, menyatakan dukungan penuh terhadap para driver dan akan memperjuangkan aspirasi mereka melalui jalur konstitusional tanpa mengabaikan penjelasan dari pihak aplikator.

    Ia juga menyoroti kebijakan pemotongan 20 persen oleh aplikator yang dinilai menjadi pemicu utama ketidakpuasan para driver. Karena itu, Komisi I DPRD akan mengagendakan pertemuan dengan aplikator, Dinas Perhubungan Kota Cirebon, dan perwakilan pengemudi ojol.

    “Kami akan coba suarakan, kami akan dorong agar diagendakan pertemuan dengan semua pihak terkait hal ini,” tegas Imam.

    Pertemuan itu direncanakan sebagai forum musyawarah untuk membahas tuntutan yang selama ini menjadi keresahan para pengemudi ojek online di lapangan.

     

  • Ketua DPRD Apresiasi Pelantikan 668 ASN yang Lebih Cepat dari Jadwal

    Ketua DPRD Apresiasi Pelantikan 668 ASN yang Lebih Cepat dari Jadwal

    cirebontrust.id.- Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio, SE, memberikan apresiasi atas pelantikan dan pengambilan sumpah sebanyak 668 Aparatur Sipil Negara (ASN) formasi tahun 2024 yang digelar lebih cepat dari jadwal nasional.

    Acara tersebut berlangsung di Sport Hall Bima, Selasa (15/4/2025), dan dipimpin langsung oleh Wali Kota Cirebon, H. Efendi Edo, SAP, M.Si.

    Andrie menilai, percepatan pelantikan ini mencerminkan kesiapan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam memperkuat pelayanan publik. Semula, pelantikan ASN ditargetkan paling lambat Oktober 2025. Namun, dengan segala persiapan yang matang, Kota Cirebon berhasil menggelarnya lebih awal.

    “Alhamdulillah hari ini pelantikan sudah dilaksanakan. Pelantikan sebenarnya bisa dilakukan maksimal di bulan Oktober, tetapi karena Kota Cirebon dinilai sudah siap, maka pelantikan bisa dilakukan lebih cepat,” ujarnya.

    Andrie berharap, ASN yang baru saja dilantik mampu menunjukkan komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, baik yang bertugas di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan publik.

    “Bagi kami, mereka harus berkomitmen dan bekerja sungguh-sungguh dalam melayani masyarakat. Kami mengingatkan agar mereka terus menjaga integritas dan melaksanakan tugas secara profesional,” tegasnya.

    Menurutnya, pelantikan ini juga menjadi momentum penting untuk meningkatkan kinerja birokrasi, memperkuat sinergi antarinstansi, dan mempercepat realisasi program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

    Di tempat yang sama, Wali Kota Cirebon, H. Efendi Edo, SAP, M.Si., menyampaikan bahwa dari total 668 ASN yang dilantik, terdiri dari 107 tenaga kesehatan, 442 tenaga teknis, dan 119 CPNS formasi tahun 2024.

    Ia menekankan, sumpah yang diucapkan para ASN bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk komitmen moral dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

    “Visi Kota Cirebon adalah Setara Berkelanjutan, dan itu hanya bisa terwujud dengan kontribusi aktif dari ASN yang bekerja sepenuh hati,” ungkap Edo. (Haris)

  • Kunjungi BBWS, DPRD dan Pemkot Bahas Penanganan Banjir

    Kunjungi BBWS, DPRD dan Pemkot Bahas Penanganan Banjir

    cirebontrust.id – Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio, bersama Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, berkunjung ke Kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung (Cimancis), dalam rangka membahas persoalan banjir di wilayah tersebut.

    Dalam kunjungan kerja tersebut, DPRD dan Pemerintah Kota Cirebon menyoroti penanganan banjir, terutama di sungai-sungai yang menjadi kewenangan BBWS Cimancis. Andrie menilai, seharusnya permasalahan banjir bisa diselesaikan jika seluruh elemen terkait mampu berkoordinasi dengan baik.

    “Persoalan banjir mestinya sudah tuntas apabila semua pihak berkoordinasi dengan optimal. Namun, hingga kini, masalah ini belum kunjung selesai,” ujar Andrie saat ditemui seusai pertemuan.

    Andrie mengungkapkan, frekuensi banjir di Kota Cirebon kini semakin tinggi. Jika sebelumnya banjir terjadi lima tahunan, saat ini bisa terjadi setiap kali hujan. Bahkan, lanjut dia, saat Kota Cirebon tidak diguyur hujan sekalipun, banjir tetap bisa terjadi akibat limpahan air dari wilayah Kuningan.

    “Dulu banjir terjadi setiap lima tahun, sekarang bisa setiap hujan. Bahkan, Kota Cirebon tidak hujan pun bisa banjir karena air dari Kuningan mengalir deras ke sini,” papar Andrie.

    Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Cirebon yang telah melakukan berbagai upaya penanganan banjir, meskipun beberapa kendala masih muncul akibat batasan kewenangan dengan instansi vertikal seperti BBWS Cimancis.

    “Saya apresiasi langkah Pemkot Cirebon yang aktif berkoordinasi dengan BBWS Cimancis. Mudah-mudahan masalah pendangkalan sungai yang sering menyebabkan luapan air ke permukiman warga bisa segera teratasi,” ujarnya.

    Andrie juga menambahkan, saat masa reses, dirinya sering menerima keluhan masyarakat mengenai banjir. Dalam pertemuan ini, ia mencatat sejumlah solusi yang disampaikan oleh pihak BBWS Cimancis, termasuk pembangunan kolam retensi di beberapa titik strategis.

    “Ada beberapa solusi dari BBWS Cimancis, seperti pembangunan kolam retensi dan normalisasi sungai-sungai yang mengalami pendangkalan,” terang Andrie.

    Ia berharap hasil pertemuan ini segera ditindaklanjuti agar banjir yang kerap menggenangi Kota Cirebon bisa segera diminimalisasi.

  • Perubahan Perumda BPR Cirebon Menjadi Perseroda, DPRD Minta Kajian Dimatangkan

    Perubahan Perumda BPR Cirebon Menjadi Perseroda, DPRD Minta Kajian Dimatangkan

    cirebontrust.id – Proses perubahan badan hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cirebon menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perekonomian Rakyat Cirebon mendapat sorotan dari DPRD Kota Cirebon.

    Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Anton Octavianto, meminta agar langkah perubahan badan hukum tersebut tidak dilakukan secara tergesa-gesa.

    Menurut Anton, masih terdapat sejumlah persoalan internal yang harus diselesaikan terlebih dahulu, terutama terkait masalah kredit macet.

    “Kajiannya harus dimatangkan dulu, jangan asal berubah namun persoalannya belum selesai,” kata Anton saat ditemui wartawan, Jumat (11/4/2025).

    Ia menegaskan, sebelum berubah menjadi perseroda, Perumda BPR Cirebon perlu memperbaiki manajemen dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara menyeluruh. Anton menilai, pembenahan itu menjadi bagian krusial dalam membangun fondasi bisnis yang lebih kuat.

    “Manajemen dan kualitas SDM menjadi modal dasar dalam perubahan badan hukum. Karena hal ini sangat penting untuk keberlanjutannya nanti,” ujarnya.

    Selain itu, Anton menyoroti pentingnya penguatan manajemen yang tidak hanya terbatas pada aspek administratif, melainkan juga harus menyentuh substansi pengelolaan keuangan.

    Ia berharap, dengan perbaikan tersebut, BPR Bank Cirebon dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

    Anton juga menekankan pentingnya rekrutmen yang transparan dan profesional, terutama dalam pengisian posisi direksi dan dewan pengawas. Untuk itu, Komisi II DPRD Kota Cirebon mendorong pelaksanaan fit and proper test yang lebih ketat.

    “Karena itu, kami mendorong agar seleksi dilakukan melalui mekanisme fit and proper test yang melibatkan DPRD Kota Cirebon,” tegasnya.

    Komisi II berharap, setelah perubahan badan hukum dan perbaikan tata kelola dilakukan, BPR Bank Cirebon dapat berkembang menjadi lembaga keuangan daerah yang sehat, terpercaya, dan mampu menjangkau lebih luas para pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Cirebon.

  • DPRD Kota Cirebon Dorong Peningkatan Fasilitas Penanganan Bencana

    DPRD Kota Cirebon Dorong Peningkatan Fasilitas Penanganan Bencana

    cirebontrust.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon memberikan apresiasi atas kesiapsiagaan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dalam menangani bencana di wilayah Kota Cirebon. Aspirasi yang disampaikan Tagana mengenai insentif dan pemenuhan sarana penunjang turut mendapat tanggapan positif dari para anggota dewan.

    Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio, SE, dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Sosial dan Tagana di ruang Griya Sawala, Kamis (10/4/2025).

    “Peran Tagana sangat vital, mereka selalu hadir ketika masyarakat menghadapi bencana. Kami apresiasi kerja keras mereka di lapangan, saat banjir atau pohon tumbang misalnya, mereka sigap membantu. Jiwa sosialnya luar biasa,” ujar Andrie usai rapat.

    Ia berharap, Tagana tetap solid dan militan dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Menurutnya, Tagana merupakan bagian penting dalam sistem penanggulangan bencana di Kota Cirebon.

    “Semoga Tagana tetap militan, karena mereka menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana. Ini harus kita dukung bersama,” ucap Andrie.

    Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Sarifudin, SH, juga menyampaikan hal senada. Ia mengapresiasi kontribusi Tagana yang meskipun bersifat relawan, mampu hadir secara cepat dan tanggap dalam kondisi darurat.

    “Kami akan mendukung kegiatan Tagana, baik dalam upaya pencegahan maupun penanganan bencana. Teman-teman Tagana harus tetap semangat membantu masyarakat, dan kami siap mendorong pemenuhan kebutuhan mereka di lapangan,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Tagana Kota Cirebon, Subagio, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan DPRD untuk menyampaikan aspirasi. Ia menekankan pentingnya perhatian terhadap kebutuhan anggota Tagana, terutama sarana dan prasarana kerja.

    “Kami berharap perhatian lebih terhadap anggota Tagana. Tenaga yang dikerahkan di lapangan sangat besar, dan tentunya harus didukung oleh fasilitas yang memadai,” ujarnya.

    Turut hadir dalam rapat tersebut, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Cirebon R. Endah Arisyanasakanti, SH, anggota Komisi III Indra Kusumah Setiawan, A.Md., serta perwakila n dari Dinas Sosial Kota Cirebon.

  • Panen Raya Serentak, Andrie Sulistio Puji Komitmen Prabowo Bangun Pertanian

    Panen Raya Serentak, Andrie Sulistio Puji Komitmen Prabowo Bangun Pertanian

    cirebontrust.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon, Andrie Sulistio, menghadiri kegiatan Panen Raya Serentak se-Indonesia melalui konferensi video yang digelar di Komplek Tani Sipeti, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Selasa (7/4/2025).

    Panen raya tersebut merupakan bagian dari gerakan nasional yang melibatkan 14 provinsi dan 157 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

    Acara itu dipusatkan di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, dan disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya membangun kemandirian pangan sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional di tengah ketidakpastian global.

    “Dalam situasi global yang tidak menentu, kemandirian pangan menjadi kunci utama. Kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Petani adalah pahlawan bangsa, dan negara hadir untuk mendukung penuh perjuangan mereka,” ujar Presiden Prabowo.

    Andrie Sulistio menyampaikan apresiasi atas inisiatif pemerintah pusat tersebut. Ia menilai panen raya itu bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam mendukung sektor pertanian.

    “Kegiatan panen raya ini menjadi bukti nyata komitmen Presiden Prabowo dalam membangun sektor pertanian. Ini bukan hanya seremoni, tetapi langkah konkret untuk mendorong produksi pangan dalam negeri,” kata Andrie.

    Menurut Andrie, petani harus mendapat dukungan menyeluruh dari pemerintah, mulai dari fasilitas sarana dan prasarana, pendampingan teknologi, hingga kebijakan yang berpihak kepada mereka.

    “Dengan dukungan yang tepat, Indonesia bisa mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan,” ujarnya.

    Turut hadir dalam kegiatan itu, Wali Kota Cirebon Effendi Edo, Sekretaris Daerah Kota Cirebon Agus Mulyadi, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Cirebon, yang memberikan dukungan langsung terhadap jalannya panen raya di tingkat lokal.

  • Warga Keluhkan Drainase, Ini Respons Dua Legislator Demokrat Kota Cirebon

    Warga Keluhkan Drainase, Ini Respons Dua Legislator Demokrat Kota Cirebon

    cirebontrust.id – Dua anggota DPRD Kota Cirebon dari Fraksi Partai Demokrat, yakni Dian Novitasari dan Endah Arisyanasakanti, melaksanakan kegiatan reses masa persidangan kedua tahun 2025 secara serentak, Selasa (18/3/2025).

    Dian Novitasari yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cirebon menggelar reses di dua titik, yaitu Kelurahan Kriyan Barat dan Kelurahan Peguyuban, Kecamatan Lemahwungkuk. Sementara itu, Endah Arisyanasakanti menemui konstituennya di Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Kesambi.

    Dalam reses di Peguyuban, Dian menerima sejumlah keluhan warga terkait kondisi saluran drainase yang buruk dan kerap menyebabkan banjir saat musim hujan. Warga meminta adanya perbaikan drainase secara menyeluruh.

    “Drainase tersumbat jadi permukiman warga banjir. Kami akan sampaikan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti,” kata Dian.

    Selain itu, warga juga mengeluhkan proyek perbaikan drainase yang terkesan asal-asalan. Penutup drainase yang tidak rata dengan jalan dinilai mengganggu mobilitas warga.

    Senada dengan itu, dalam kegiatan reses di Karanganyar, Endah Arisyanasakanti juga mendengar keluhan serupa dari masyarakat setempat. Warga meminta normalisasi saluran drainase guna mengantisipasi banjir tahunan.

    “Coba nanti koordinasi upaya apa yang harus dilakukan. Memang daerah Karanganyar rawan banjir kalau musim hujan,” ujar Endah.

    Lebih lanjut, Endah menjelaskan bahwa dirinya telah menyalurkan enam pokok pikiran (pokir) dalam bentuk program rumah tidak layak huni (rutilahu) serta pemasangan kamera pengawas (CCTV) di sejumlah rukun tetangga (RT) di wilayah tersebut.

    “Aspirasi selanjutnya bertahap saya wujudkan. Kami akan prioritaskan yang berkaitan langsung dengan masyarakat,” katanya. (Haris)

  • IKIAD Kota Cirebon Bagikan Ratusan Paket Takjil

    IKIAD Kota Cirebon Bagikan Ratusan Paket Takjil

    cirebontrust.id – Ikatan Keluarga Istri dan Anggota DPRD (IKIAD) Kota Cirebon membagikan ratusan paket makanan berbuka puasa secara gratis kepada masyarakat dan pengendara yang melintas di Jalan Siliwangi, Sabtu (15/3/2025).

    Kegiatan sosial tersebut digelar dalam rangka menyemarakkan bulan Ramadan serta sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Ketua IKIAD Kota Cirebon, Imelda Jovanca, menyampaikan bahwa momentum bulan suci ini menjadi waktu yang tepat untuk berbagi.

    “Kami ingin berbagi dengan masyarakat, khususnya para pengguna jalan yang mungkin tidak sempat berbuka di rumah bersama keluarga,” ujar Imelda di sela kegiatan.

    Sebanyak ratusan paket makanan siap santap dan minuman dibagikan langsung oleh anggota IKIAD kepada masyarakat. Aksi ini disambut antusias oleh para pengendara, tukang ojek, hingga pejalan kaki yang kebetulan melintas di lokasi.

    “Alhamdulillah, selama pembagian berlangsung, semuanya tertib. Banyak yang menerima dengan wajah sumringah, dan beberapa menyampaikan rasa syukur serta terima kasih atas kegiatan ini,” tutur Imelda.

    Menurutnya, Ramadan merupakan momen untuk memperkuat nilai kebersamaan dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

    “Berbagi di bulan suci ini tidak hanya memberi manfaat bagi yang menerima, tetapi juga menjadi pengingat bagi kami untuk terus peduli terhadap lingkungan sekitar,” tambahnya.

    Imelda berharap, kegiatan serupa dapat dilanjutkan secara berkesinambungan dan bisa menginspirasi organisasi lain untuk ikut ambil bagian dalam aksi sosial.

    “Semoga semangat berbagi ini semakin meluas, dan Kota Cirebon menjadi kota yang penuh dengan nilai gotong royong dan kepedulian,” pungkasnya. (Haris)