Penulis: M. Abduh Nugraha

  • Diskominfo Majalengka Imbau Warga Waspada Penipuan di Medsos dan Transaksi Digital

    Diskominfo Majalengka Imbau Warga Waspada Penipuan di Medsos dan Transaksi Digital

    cirebontrust.id – Maraknya penipuan melalui media sosial dan transaksi digital di Kabupaten Majalengka mendapat perhatian serius dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Majalengka.

    Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan seiring semakin beragamnya modus penipuan yang memanfaatkan ruang digital.

    Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka, Irwan, S.T., S.Kom., M.M., mengatakan, pelaku penipuan kerap memanfaatkan momentum tertentu dan kelengahan masyarakat dengan menawarkan iming-iming yang tampak menguntungkan, tetapi tidak masuk akal.

    “Di tengah derasnya arus informasi dan transaksi digital, masyarakat diharapkan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Selalu lakukan verifikasi terhadap setiap pesan, pesanan, maupun tawaran yang terdengar terlalu indah untuk menjadi kenyataan,” ujar Irwan, Sabtu (3/1/2026).

    Ia menjelaskan, tawaran hadiah, investasi dengan keuntungan instan, hingga permintaan transfer dana secara mendesak masih menjadi modus yang paling sering digunakan pelaku penipuan. Karena itu, masyarakat diminta untuk selalu bersikap kritis dan memastikan kebenaran setiap informasi sebelum menindaklanjutinya.

    Irwan juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh tawaran menggiurkan, tidak membagikan data pribadi seperti PIN, kode One Time Password (OTP), maupun kata sandi kepada siapa pun, serta melakukan pengecekan ulang terhadap akun atau nomor tujuan sebelum melakukan transaksi keuangan.

    Selain upaya pencegahan, Diskominfo Majalengka mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan indikasi penipuan di media sosial maupun platform digital lainnya agar dapat segera ditindaklanjuti dan mencegah jatuhnya korban baru.

    “Kesadaran dan kewaspadaan bersama menjadi benteng utama dalam melindungi diri dari kejahatan di ruang digital,” kata Irwan. (Abduh)

  • ICMI Majalengka Dukung Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus

    ICMI Majalengka Dukung Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus

    cirebontrust.id – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah Majalengka menunjukkan kepedulian terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, khususnya anak berkebutuhan khusus, melalui kegiatan advokasi sekaligus pemberian bantuan dan donasi.

    Kegiatan tersebut digelar di Lembaga Magical Children Treatment Center yang berlokasi di Kelurahan Babakan Jawa, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Selasa (30/12/2025).

    Lembaga Magical Children Treatment Center merupakan sekolah sekaligus pusat pendampingan yang berfokus pada tumbuh kembang anak-anak berkebutuhan khusus.

    Kehadiran ICMI Orda Majalengka dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan nyata terhadap upaya peningkatan kualitas hidup anak-anak dengan kebutuhan khusus.

    Ketua ICMI Orda Majalengka, Dr. H. Diding Bajuri, mengatakan, ICMI memiliki perhatian besar terhadap masa depan anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang bermanfaat bagi bangsa, negara, dan agama.

    Ia menegaskan, advokasi dan perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu fokus utama organisasi tersebut.

    “Kami memberikan advokasi dan perlindungan bagi perempuan dan anak, termasuk perlindungan dari perundungan, serta mendorong bagaimana tumbuh kembang anak-anak berkebutuhan khusus dapat berjalan secara optimal,” ujar Diding.

    Dosen Pascasarjana Universitas Majalengka itu menambahkan, anak-anak berkebutuhan khusus membutuhkan perhatian dan kesadaran bersama dari seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah maupun nonpemerintah.

    Menurut dia, keberadaan terapis dan dukungan lingkungan sangat penting dalam menunjang proses tumbuh kembang anak.

    “Oleh karena itu, ICMI hadir dengan aksi nyata sebagai bentuk kepedulian. Mudah-mudahan langkah ini dapat menginspirasi semua pihak untuk ikut berkontribusi,” katanya.

    Psikolog pendamping di Lembaga Magical Children Treatment Center, Shefira Chandra Rahayu, M.Psi., menyampaikan, kepedulian terhadap anak-anak berkebutuhan khusus masih perlu terus ditingkatkan. Ia menilai, perhatian masyarakat terhadap kelompok anak tersebut belum sepenuhnya optimal.

    “Padahal, anak-anak berkebutuhan khusus sangat membutuhkan perhatian dari semua pihak, terutama dari orang tua. Pola asuh yang baik dari keluarga akan sangat membantu mereka berkembang dengan lebih maksimal,” ujar Shefira.

    Shefira juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kunjungan serta bantuan yang diberikan oleh ICMI Orda Majalengka.

    Menurut dia, dukungan tersebut memiliki makna besar bagi lembaga dan anak-anak yang didampingi.

    “Baru kali ini kami menerima kunjungan dari organisasi yang tidak hanya peduli dan membuka mata hati, tetapi juga memberikan aksi nyata dalam mendukung tumbuh kembang anak. Semoga ICMI semakin maju dan terus menjadi organisasi yang berkontribusi bagi kemaslahatan masyarakat,” tuturnya. (Abduh)

  • ICMI Majalengka Gandeng Pemda Perkuat Pencegahan Stunting

    ICMI Majalengka Gandeng Pemda Perkuat Pencegahan Stunting

    cirebontrust.id – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah (Orda) Majalengka menggelar seminar penyuluhan pencegahan stunting bertema Mempersiapkan Generasi yang Sehat, Cerdas, dan Produktif di Aula Rumah Makan Ibu Djenal, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, Senin (29/12/2025).

    Ketua ICMI Orda Majalengka, H. Diding Bajuri, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata ICMI dalam mendukung program pemerintah daerah, khususnya dalam menekan angka stunting.

    Menurut dia, persoalan stunting menjadi isu strategis yang harus ditangani secara kolaboratif demi mewujudkan Majalengka yang lebih baik.

    “ICMI berupaya produktif membantu pemerintah daerah, salah satunya dalam penanganan masalah stunting, untuk mewujudkan Majalengka langkung sae atau lebih baik,” ujar Diding.

    Diding yang juga dosen pascasarjana Universitas Majalengka menambahkan, berbagai rekomendasi yang dihasilkan dalam seminar tersebut akan disampaikan kepada pemerintah daerah agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan strategis, termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    “Masalah stunting ini merupakan persoalan penting karena sangat berkaitan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Majalengka,” kata dia.

    Camat Talaga Rd. Mohammad Shodiq yang diwakili Sekretaris Camat Talaga, Kukun Kurnia, menegaskan, upaya pencegahan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah atau Dinas Kesehatan semata.

    Seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi kemasyarakatan seperti ICMI, memiliki peran penting dalam edukasi dan pendampingan masyarakat.

    “Kami mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh ICMI ini. Permasalahan stunting menjadi tanggung jawab bersama, terutama dalam hal edukasi kepada masyarakat,” ujar Kukun.

    Seminar tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, salah satunya dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung, Prof. H. Cecep Suryana, yang menyampaikan materi mengenai stunting dalam perspektif agama Islam.

    Ia menekankan pentingnya mempersiapkan masa depan anak sejak dini dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah dan konsep pembangunan modern.

    “Masa depan anak harus dipersiapkan secara matang. Anak yang mengalami stunting akan menghadapi berbagai persoalan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga kondisi ini harus diantisipasi sejak dini,” kata Cecep.

    Narasumber lainnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, H. Agus Suratman, yang didampingi Kepala Puskesmas Talaga, dr. Rini, menyampaikan, tidak semua kasus yang dirujuk merupakan stunting murni. Namun demikian, upaya pencegahan tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah.

    “Data menunjukkan sejak lahir sekitar 23 persen anak sudah terindikasi stunting. Karena itu, pemerintah sangat gencar melakukan berbagai upaya pencegahan stunting,” ujar Agus.

    Ia menjelaskan, setiap bulan puskesmas secara rutin melakukan kegiatan penyuluhan dan pencegahan stunting di sekolah-sekolah serta posyandu desa, termasuk pemberian vitamin dan edukasi gizi kepada masyarakat.

    “Penyebab paling banyak adalah kekurangan protein. Padahal, cukup dengan mengonsumsi dua butir telur setiap hari sudah dapat membantu mencegah stunting,” ungkapnya.

    Menurut Agus, stunting umumnya dipicu oleh kekurangan gizi pada ibu hamil, baik protein nabati maupun hewani, serta keterbatasan akses layanan kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai langkah, termasuk pelayanan kesehatan gratis ke desa-desa.

    “Program kami antara lain pemberian susu dan telur selama tiga bulan berturut-turut. Program MBG juga menjadi salah satu upaya pencegahan stunting karena tidak hanya menyasar anak sekolah, tetapi juga ibu hamil dan balita,” jelasnya.

    Agus menambahkan, berdasarkan data terbaru, Kabupaten Majalengka berada pada peringkat ke-15 angka stunting di Provinsi Jawa Barat.

    Ia mengajak seluruh pihak untuk terus berkolaborasi agar angka stunting dapat ditekan secara berkelanjutan.

    “Sudah ada Peraturan Bupati tentang zero stunting agar tidak muncul kasus stunting baru. Setiap ibu hamil wajib melakukan pemeriksaan minimal enam kali. Selain itu, kami juga melakukan reaktivasi program Universal Health Coverage bagi peserta BPJS yang tidak aktif,” tegasnya.

    Ia menekankan, pencegahan stunting di Kabupaten Majalengka tidak hanya melibatkan Dinas Kesehatan, tetapi juga berbagai perangkat daerah lainnya, termasuk Dinas Sosial, serta penjaringan balita stunting melalui puskesmas di seluruh wilayah. (Haris)

  • Majalengka Surplus Pangan, Bupati Dorong GPM dan Perlindungan Lahan Pertanian

    Majalengka Surplus Pangan, Bupati Dorong GPM dan Perlindungan Lahan Pertanian

    cirebontrust.id -;Bupati Majalengka H. Eman Suherman menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi dan pembangunan industri.

    Hal tersebut disampaikan Eman saat memberikan arahan dalam apel di halaman Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Majalengka, yang dirangkaikan dengan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta penyerahan bantuan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan.

    Dalam kegiatan yang turut dihadiri Wakil Bupati Majalengka Dena Muhammad Ramdan tersebut, Eman menyampaikan bahwa Majalengka memiliki modal kuat dalam sektor pangan dengan luas Lahan Baku Sawah (LBS) yang saat ini mencapai sekitar 50.000 hektare.

    Dari jumlah tersebut, sekitar 37.000 hektare telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang harus dijaga keberlangsungannya.

    Meski demikian, Eman menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan lahan pertanian dan kebutuhan alih fungsi lahan untuk mendukung masuknya investasi dan pembangunan kawasan industri.

    Menurut dia, pembangunan ekonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari keberadaan sektor pangan yang kuat dan berkelanjutan.

    “Kita ingin Majalengka maju. Lahan harus dipertahankan untuk pangan, tetapi kita juga membutuhkan ruang bagi investor dan pembangunan industri agar ekonomi daerah terus berkembang,” ujar Eman.

    Menghadapi momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Eman mengapresiasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang digelar DKP3 sebagai langkah konkret pengendalian harga dan inflasi.

    Ia menilai harga kebutuhan pokok di Majalengka relatif stabil, meskipun beberapa komoditas, seperti cabai, kerap mengalami fluktuasi harga.

    Eman pun menginstruksikan jajaran DKP3 untuk meningkatkan pengawasan di lapangan dan segera melaporkan apabila terjadi lonjakan harga yang tidak wajar.

    “Jika ada kenaikan harga yang tidak normal, segera laporkan agar bisa cepat dilakukan intervensi,” kata dia.

    Pada kesempatan tersebut, Bupati Majalengka juga menyerahkan bantuan operasional secara simbolis berupa tujuh unit sepeda motor dari Kementerian Pertanian kepada penyuluh pertanian berprestasi.

    Eman memastikan fasilitas tersebut tetap dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan penyuluhan di Majalengka, meskipun status kepegawaian para penyuluh kini berada di bawah pemerintah pusat.

    Selain itu, pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan ternak berupa sapi, kambing, dan ayam melalui program pemerintah provinsi yang disalurkan ke wilayah Banjaran dan Talaga.

    Eman berharap bantuan tersebut dapat dikelola dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “Saya bekerja keras ke pemerintah provinsi dan pusat untuk mendapatkan program ini karena tidak semua kabupaten mendapatkannya. Saya titip, ternak ini harus berkembang. Jangan sampai saya hanya menerima laporan kematian sapi. Rakyat harus lebih sejahtera dan bahagia,” ujar Eman.

    Sementara itu, Kepala DKP3 Kabupaten Majalengka H. Gatot Sulaeman mengatakan bahwa meskipun terdapat kecenderungan kenaikan harga pangan menjelang akhir tahun, kondisi ketahanan pangan di Majalengka masih tergolong aman dan terkendali. Hal tersebut didukung oleh kapasitas produksi lokal yang mencukupi kebutuhan masyarakat.

    “Untuk Kabupaten Majalengka, alhamdulillah kita surplus. Sejumlah komoditas diproduksi sendiri di sini, mulai dari sayur-mayur, beras yang posisinya surplus, hingga daging dan telur. Semuanya aman dan terkendali untuk momen Natal dan Tahun Baru,” ujar Gatot.

    Sebagai langkah konkret pengendalian inflasi daerah, Gatot menyebutkan, atas arahan Bupati Majalengka, pemerintah telah menggelar Gerakan Pangan Murah di 10 titik strategis selama masa transisi kenaikan harga.

    Gatot juga menambahkan,.Pemerintah Kabupaten Majalengka tetap memberikan perhatian dan apresiasi kepada tenaga penyuluh pertanian. Saat ini tercatat sebanyak 293 penyuluh yang sebelumnya berstatus pegawai daerah telah beralih menjadi pegawai pemerintah pusat.

    Meski demikian, ia menegaskan bahwa sinergi dan koordinasi antara penyuluh pertanian dengan Pemerintah Kabupaten Majalengka tetap berjalan dengan baik demi menjaga produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian di daerah. (Abduh)

  • BKPSDM Majalengka Luncurkan Matalensa, Manajemen Talenta ASN Berbasis Sistem Merit

    BKPSDM Majalengka Luncurkan Matalensa, Manajemen Talenta ASN Berbasis Sistem Merit

    cirebontrust.id – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Majalengka resmi meluncurkan program Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) bertajuk Matalensa.

    Peluncuran program tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH, di Aula BKPSDM Kabupaten Majalengka, Senin (22/12/2025).

    Kepala BKPSDM Kabupaten Majalengka, Ikin Asikin mengatakan, Matalensa merupakan inovasi strategis dalam pengelolaan sumber daya aparatur yang mengedepankan penerapan sistem merit secara objektif, transparan, dan berkelanjutan.

    “Ke depan, proses kenaikan pangkat ASN akan diukur melalui identifikasi serta pemetaan potensi, kompetensi, dan kinerja yang dilakukan secara sistematis dan terukur,” ujar Ikin.

    Ia menjelaskan, Matalensa dirancang untuk menghadirkan talent pool yang akurat sebagai dasar pengembangan karier ASN, pengisian jabatan, hingga suksesi kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

    Program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan ASN sesuai dengan arah pembangunan daerah serta mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

    Dalam tahap awal implementasi, BKPSDM telah melakukan pemetaan ASN melalui pengumpulan, verifikasi, dan pengolahan data terkait kualifikasi, kompetensi, serta kinerja pegawai. Pemetaan tersebut mencakup jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, pengawas, serta jabatan fungsional muda dan madya di luar tenaga kesehatan dan pendidikan.

    Ikin menambahkan, pelaksanaan Matalensa mengacu pada Keputusan Kepala BKN Nomor 806 Tahun 2025 tentang persetujuan penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

    Saat ini, BKPSDM tengah melakukan pembaruan data profil talenta secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) BKN.

    “Selain itu, kami juga menyusun rencana suksesi jabatan manajerial, strategi retensi talenta, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkesinambungan,” kata Ikin.

    Bupati Majalengka H. Eman Suherman menegaskan, manajemen talenta tidak dapat dipandang semata sebagai program administratif, melainkan strategi besar dalam membangun ASN yang profesional, kompeten, berintegritas, dan berorientasi pada kinerja.

    “Melalui manajemen talenta, setiap ASN akan ditempatkan sesuai dengan potensi, kompetensi, dan kinerjanya sehingga mampu memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat,” ujar Eman.

    Ia menambahkan, penerapan manajemen talenta sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional serta visi dan misi Kabupaten Majalengka, khususnya misi keenam, yakni optimalisasi reformasi birokrasi pemerintahan yang kolaboratif dan inovatif.

    Eman berharap, program itu mampu membangun ekosistem pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang objektif, transparan, dan berkeadilan, sekaligus melahirkan calon pemimpin birokrasi yang unggul di masa mendatang.

    Sementara itu, Kepala BKN RI Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, mengapresiasi langkah BKPSDM Kabupaten Majalengka dalam mengimplementasikan manajemen talenta ASN.

    Menurut dia, program tersebut menjadi instrumen penting dalam menilai ASN secara objektif melalui klasifikasi kinerja dan potensi pegawai.

    “ASN dapat dikategorikan sebagai rising star, mediocre, atau deadwood. Masing-masing memerlukan strategi pembinaan yang berbeda,” ujar Zudan.

    Ia menegaskan, manajemen talenta akan menjadi tolok ukur objektif dalam pengelolaan ASN. Dengan adanya kontrak kinerja, ASN yang tidak mampu memenuhi target dalam jangka waktu tertentu dapat dipindahkan atau bahkan mengundurkan diri.

    “Hal ini akan menciptakan sistem birokrasi yang lebih efisien dan akuntabel,” kata Zudan. (Abduh)

  • Eman Suherman Kembali Pimpin Kwarcab Gerakan Pramuka Majalengka

    Eman Suherman Kembali Pimpin Kwarcab Gerakan Pramuka Majalengka

    cirebontrust.id – Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Majalengka sukses menyelenggarakan Musyawarah Cabang (Muscab) XIV Tahun 2025 yang digelar di Gedung Yudha Karya Abdi Negara, Kabupaten Majalengka, Sabtu (20/12/2025).

    Muscab menjadi forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat cabang untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja lima tahun terakhir, menyusun arah kebijakan organisasi, serta memilih ketua Kwarcab masa bakti selanjutnya.

    Muscab XIV Kwarcab Majalengka secara resmi dibuka oleh Bupati Majalengka selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Majalengka, Drs. H. Eman Suherman, M.M.

    Dalam sambutannya, Eman menyampaikan apresiasi atas kebersamaan dan kerja kolektif seluruh jajaran Kwarcab Majalengka yang telah terbangun selama satu periode kepengurusan.

    “Keberhasilan organisasi tidak terlepas dari kepemimpinan yang mampu menjadi teladan, penggerak, sekaligus pemberi dukungan, sebagaimana filosofi ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani,” ujar Eman Suherman.

    Ia menambahkan, seorang pemimpin di Gerakan Pramuka harus mampu berperan sebagai arsitek organisasi yang membangun kepercayaan serta mengelola sumber daya secara optimal agar roda organisasi berjalan efektif dan berkelanjutan.

    Menurutnya, perencanaan program ke depan juga harus berangkat dari penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka secara konkret dalam kehidupan bermasyarakat.

    Upacara pembukaan Muscab XIV Kwarcab Majalengka Tahun 2025 dihadiri oleh perwakilan Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Barat, Wakil Bupati Majalengka, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua TP PKK Kabupaten Majalengka, dan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

    Hadir pula, perwakilan organisasi kemasyarakatan, jajaran Majelis Pembimbing Ranting (Mabiran), serta para pimpinan Kwartir Ranting (Kwarran) se-Kabupaten Majalengka.

    Melalui rangkaian sidang pleno dan komisi, Muscab XIV berhasil merumuskan serta menetapkan program kerja Kwarcab Gerakan Pramuka Majalengka untuk masa bakti 2025–2030.

    Selain itu, forum Muscab secara aklamasi kembali menetapkan Drs. H. Eman Suherman, M.M. sebagai Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Majalengka masa bakti 2025–2030.

    Dengan terselenggaranya Musyawarah Cabang XIV ini, Kwarcab Gerakan Pramuka Majalengka diharapkan semakin solid, progresif, dan adaptif dalam menghadirkan program pembinaan kepramukaan yang relevan dengan perkembangan zaman, serta mampu berkontribusi nyata bagi pembentukan karakter generasi muda dan pembangunan daerah. (Abduh)

  • Menteri Desa Letakkan Batu Pertama Gedung Koperasi Merah Putih di Majalengka

    Menteri Desa Letakkan Batu Pertama Gedung Koperasi Merah Putih di Majalengka

    cirebontrust.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Yandri Susanto, melakukan kunjungan kerja ke Desa Gunung Kuning, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Jumat (19/12/2025).

    Kunjungan tersebut dirangkaikan dengan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih sebagai langkah strategis memperkuat perekonomian desa berbasis gotong royong.

    Dalam agenda tersebut, Yandri didampingi Bupati Majalengka H. Eman Suherman dan Anggota DPR RI Farah Puteri Nahlia. Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Majalengka, unsur forum koordinasi pimpinan daerah, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta pengurus Koperasi Merah Putih Desa Gunung Kuning.

    Yandri menegaskan, koperasi memiliki peran penting sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan di desa. Ia berharap pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

    “Pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi desa berbasis gotong royong. Koperasi harus menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa agar mampu mendorong kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan warga,” ujar Yandri.

    Pada kesempatan tersebut, Yandri juga menyerahkan bantuan program Desa Tematik Ketahanan Pangan senilai Rp 240 juta. Bantuan itu ditujukan untuk memperkuat fondasi ekonomi desa, meningkatkan kemandirian pangan, serta menjadikan Desa Gunung Kuning sebagai contoh desa maju yang mampu menginspirasi desa lain di Indonesia.

    “Keberhasilan ini menunjukkan bahwa desa dapat menjadi motor penggerak pembangunan nasional jika didukung secara optimal dan berkelanjutan,” kata Yandri.

    Sementara itu, Bupati Majalengka H. Eman Suherman menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal terhadap penguatan ekonomi desa di wilayahnya. Ia berharap keberadaan Gedung Koperasi Merah Putih mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat dan dikelola secara profesional.

    “Kami mengapresiasi kunjungan kerja Menteri Desa dan dukungan nyata terhadap penguatan ekonomi desa di Kabupaten Majalengka. Kehadiran Gedung Koperasi Merah Putih di Desa Gunung Kuning serta bantuan yang diberikan diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat dan dikelola secara berkelanjutan,” ujar Eman.

    Ia juga berharap koperasi tersebut dapat meningkatkan produktivitas usaha masyarakat desa, memperluas akses permodalan, serta menjadi wadah pengelolaan potensi desa secara terpadu.

    Peletakan batu pertama dilakukan secara simbolis oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama Bupati Majalengka, dilanjutkan dengan peninjauan lokasi pembangunan serta dialog bersama pengurus koperasi dan warga setempat.

    Pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih di Desa Gunung Kuning diharapkan dapat segera rampung dan dimanfaatkan sebagai sarana penguatan ekonomi desa, sekaligus menjadi contoh pengembangan koperasi desa di Kabupaten Majalengka. (Abduh)

  • Pemkab Majalengka Luncurkan Gerakan Ayah Ambil Rapor Anak

    Pemkab Majalengka Luncurkan Gerakan Ayah Ambil Rapor Anak

    cirebontrust.id – Pemerintah Kabupaten Majalengka resmi meluncurkan kebijakan Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak ke Sekolah sebagai upaya memperkuat peran keluarga dalam dunia pendidikan.

    Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Majalengka Nomor 400.9.12.1/162/2025 yang ditetapkan pada 18 Desember 2025 dan ditujukan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah, kepala instansi vertikal, serta para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

    Bupati Majalengka H. Eman Suherman mengatakan, gerakan itu bertujuan meningkatkan keterlibatan ayah dalam pendidikan anak, khususnya pada momentum pengambilan rapor akhir semester.

    Menurut dia, kehadiran ayah memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter, motivasi belajar, serta kesiapan mental anak dalam menghadapi tantangan masa depan.

    “Kehadiran ayah saat mengambil rapor anak adalah bentuk tanggung jawab moral orang tua dalam pendidikan. Ini bukan hanya soal nilai akademik, tetapi juga tentang membangun komunikasi, perhatian, dan keteladanan bagi anak,” ujar Eman Suherman, Kamis (18/12/2025).

    Ia menegaskan, penguatan peran keluarga merupakan fondasi penting dalam menciptakan sumber daya manusia Majalengka yang unggul dan berdaya saing. Karena itu, keterlibatan ayah dalam proses pendidikan diharapkan dapat tumbuh menjadi budaya positif di tengah masyarakat.

    Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak ke Sekolah dilaksanakan bertepatan dengan penerimaan rapor akhir semester pada Desember 2025, dengan menyesuaikan jadwal masing-masing satuan pendidikan. Pemerintah daerah juga memberikan dukungan administratif bagi aparatur sipil negara yang mengikuti gerakan tersebut.

    “Bagi aparatur yang mengikuti gerakan ini diberikan dispensasi keterlambatan masuk kerja sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing instansi,” kata Eman.

    Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Majalengka berharap terbangun sinergi yang kuat antara keluarga dan sekolah dalam mendampingi tumbuh kembang anak, sekaligus melahirkan generasi Majalengka yang unggul, berkarakter, dan siap bersaing.

    Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka H. Muhamad Umar Ma’ruf menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut. Ia mengajak seluruh satuan pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah, untuk berperan aktif menyukseskan gerakan tersebut.

    “Kami sangat mendukung Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak ke Sekolah. Kehadiran ayah di sekolah dapat memberikan dampak positif terhadap semangat belajar anak serta memperkuat komunikasi antara orang tua dan guru dalam memantau perkembangan akademik maupun karakter peserta didik,” ujar Umar Ma’ruf.

    Menurut dia, sasaran gerakan ini mencakup seluruh ayah yang memiliki anak pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah. Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka juga telah menginstruksikan kepada seluruh sekolah agar membuka ruang dialog yang konstruktif bagi orang tua.

    “Momentum pengambilan rapor diharapkan tidak sekadar formalitas, tetapi menjadi sarana evaluasi bersama antara sekolah dan keluarga demi peningkatan mutu pendidikan,” kata Umar Ma’ruf. (Abduh)

  • ICMI Majalengka Dorong Penguatan Komunikasi Pembangunan untuk Keterbukaan Informasi Publik

    ICMI Majalengka Dorong Penguatan Komunikasi Pembangunan untuk Keterbukaan Informasi Publik

    cirebontrust.id – Sejumlah program pembangunan kerap berjalan sesuai perencanaan, tetapi justru menuai resistensi dari masyarakat. Persoalan tersebut dinilai bukan terletak pada kebijakan yang diambil, melainkan pada lemahnya cara pemerintah mengomunikasikan program pembangunan kepada publik.

    Komunikasi pembangunan yang tepat menjadi prasyarat penting agar kebijakan pemerintah tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga dapat diterima secara sosial oleh masyarakat.

    Kesadaran akan pentingnya komunikasi itulah yang menjadi benang merah dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Penguatan Strategi Komunikasi Pembangunan untuk Keterbukaan Informasi Publik yang digelar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah Kabupaten Majalengka di Gedung Kokardan Majalengka, Rabu (17/12/2025).

    Kegiatan tersebut menghadirkan Ketua ICMI Majalengka Dr. H. Diding Bajuri, M.Si, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Majalengka Irwan, ST, MM, serta perwakilan Nahdlatul Ulama (NU) Majalengka Dr. H. Nurhidayat, M.Pd sebagai narasumber.

    FGD itu juga dihadiri Wakil Bupati Majalengka Dena Muhammad Ramadhan, jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Majalengka, serta diikuti jurnalis dari berbagai media di Majalengka.

    Ketua ICMI Majalengka Dr. H. Diding Bajuri menegaskan, FGD tersebut tidak sekadar menjadi forum diskusi, melainkan ruang refleksi bersama untuk memperbaiki pola komunikasi pemerintah agar lebih efektif dan dapat diterima masyarakat.

    Menurut Diding, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari serapan anggaran atau rampungnya proyek fisik, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memahami tujuan, proses, serta manfaat kebijakan yang dijalankan pemerintah.

    “Pesan pembangunan harus berbasis data, disampaikan dengan narasi yang tepat, serta mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat,” ujar Diding.

    Ia menambahkan, kerap terjadi jarak antara idealitas kebijakan dan realitas di lapangan. Dalam kondisi tersebut, komunikasi memiliki peran strategis sebagai jembatan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat.

    “Narasi dan diksi harus berdasarkan data. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan yang benar sekalipun bisa disalahpahami,” katanya.

    Dosen Pascasarjana Universitas Majalengka itu juga menekankan, komunikasi merupakan kunci dalam kehidupan sosial, mengingat masyarakat hidup dalam keberagaman. Karena itu, model komunikasi pemerintah harus bersifat adaptif dan kontekstual.

    “Kita semua ini adalah cendekiawan, termasuk wartawan yang setiap hari menulis dan membentuk opini publik. Kita memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan komunikasi yang mencerdaskan,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Majalengka, Irwan, menyoroti tantangan komunikasi publik di era digital yang semakin kompleks. Menurutnya, transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang tidak terelakkan dalam tata kelola pemerintahan modern.

    “Kunci komunikasi publik hari ini adalah data. Komunikasi yang berbasis data akan lebih dipercaya dan pesan yang disampaikan lebih mudah diterima masyarakat,” kata Irwan.

    Meski demikian, Irwan mengingatkan, keterbukaan informasi publik tetap memiliki batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tidak semua informasi dapat dibuka secara utuh karena adanya informasi yang dikecualikan.

    “Transparansi bukan berarti membuka semuanya tanpa konteks. Yang terpenting adalah menyampaikan informasi secara benar, proporsional, dan sesuai dengan kebutuhan publik,” tambahnya.

    Dari perspektif keagamaan, Dr. H. Nurhidayat, M.Pd menilai bahwa komunikasi yang efektif tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis, tetapi juga kesungguhan dan kepekaan sosial.

    “Komunikasi itu menuntut kemauan untuk bersusah payah dan terus melatih keterampilan. Ada kunci sederhana yang sering saya sebut 3D, yaitu duit, dekat, dan doa,” ujarnya, yang disambut senyum para peserta.

    Diskusi berlangsung dinamis dan interaktif. Para peserta yang mayoritas berasal dari kalangan jurnalis aktif menyampaikan pandangan serta berbagi pengalaman terkait tantangan komunikasi pembangunan dan keterbukaan informasi publik di daerah. (Abduh)

  • Resmi, Hari Jadi Kabupaten Majalengka Ditetapkan 11 Februari 1840

    Resmi, Hari Jadi Kabupaten Majalengka Ditetapkan 11 Februari 1840

    cirebontrust.id – Pemerintah Kabupaten Majalengka bersama DPRD Kabupaten Majalengka secara resmi menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Majalengka melalui Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka, Selasa (16/12/2025).

    Dalam sambutannya, Bupati Majalengka, Eman Suherman, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Majalengka atas sinergi dan kerja sama yang terjalin selama proses pembahasan hingga ditetapkannya Perda tentang Hari Jadi Kabupaten Majalengka.

    Bupati menegaskan bahwa penetapan Hari Jadi Kabupaten Majalengka pada 11 Februari 1840 merupakan keputusan penting dan bersejarah yang didasarkan pada kajian akademik dan sejarah secara komprehensif dengan melibatkan sejarawan, akademisi, budayawan, serta berbagai elemen masyarakat.

    “Penetapan Hari Jadi Kabupaten Majalengka ini bukan sekadar penentuan tanggal, melainkan bentuk penghormatan terhadap sejarah, identitas, dan perjalanan panjang masyarakat Majalengka,” ujar Eman.

    Menurut Eman, keberadaan Perda tersebut diharapkan dapat mengakhiri perbedaan persepsi yang selama ini berkembang di tengah masyarakat terkait Hari Jadi Majalengka, sekaligus menjadi dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan yuridis.

    Lebih lanjut, Eman menekankan, momentum penetapan Hari Jadi Majalengka harus dimaknai sebagai sarana refleksi dan evaluasi perjalanan pembangunan daerah, sekaligus menjadi pemacu semangat kebersamaan dan persatuan dalam mewujudkan Majalengka yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat.

    Menutup sambutannya, Eman mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga serta merawat nilai-nilai sejarah daerah dan menjadikan Hari Jadi Majalengka sebagai penguat jati diri dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

    Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perubahan Hari Jadi Majalengka, Ifip Miftahudin, mengatakan, DPRD Kabupaten Majalengka bersama Pemerintah Kabupaten Majalengka dan seluruh fraksi menyetujui perubahan Hari Jadi Majalengka dari sebelumnya 7 Juni menjadi 11 Februari melalui rapat paripurna tersebut.

    Persetujuan itu, kata Ifip, didasarkan pada pertimbangan bahwa tanggal 11 Februari memiliki landasan sejarah yang lebih kuat, yakni dokumen kolonial Belanda yang mencatat perubahan status administratif wilayah Majalengka pada 11 Februari 1840.

    “Pansus menggali dan mengkaji perubahan tanggal Hari Jadi Majalengka secara objektif dengan meminta keterangan para ahli sejarah dan tokoh masyarakat agar sesuai fakta sejarah, bukan sekadar dongeng,” ujar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu. (Abduh)