Bulan: Januari 2026

  • Cirebon Fight Arena ke-3 Memanas, Ratusan Petinju Berebut Tiket Profesional

    Cirebon Fight Arena ke-3 Memanas, Ratusan Petinju Berebut Tiket Profesional

    cirebontrust.id – Riuh sorak penonton mengiringi duel demi duel di atas ring Cirebon Fight Arena (CFA) ke-3 yang digelar di Kota Cirebon, Sabtu (31/1/2026). Ajang tinju amatir itu diikuti sekitar 100 atlet dari berbagai daerah dan kian menegaskan Cirebon sebagai magnet baru olahraga tinju di kawasan regional.

    Kompetisi yang berlangsung di salah satu kafe di kawasan Jalan Sisingamangaraja itu menghadirkan atlet tinju dari berbagai sasana di Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jakarta.

    Sejak awal pertandingan, ratusan penonton memadati arena dan tampak antusias menyaksikan setiap laga yang berlangsung ketat dan penuh adrenalin.

    Pada pelaksanaan kali ini, panitia mempertandingkan 12 kelas tinju, mulai dari kelas 54–57 kilogram, 60–63,5 kilogram, hingga sejumlah kelas lainnya.

    Ajang itu menjadi panggung pembuktian bagi atlet-atlet muda potensial untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka sekaligus mengasah mental bertanding di hadapan publik.

    Ketua Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Kota Cirebon, Subagja, mengatakan Cirebon Fight Arena tidak hanya berfungsi sebagai ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah strategis dalam proses pembinaan atlet tinju.

    “Ini merupakan Cirebon Fight Arena yang ketiga kami gelar. Tujuan utamanya adalah mencari bibit-bibit atlet yang ke depan bisa kami promosikan ke level yang lebih tinggi dan profesional, sekaligus mengarahkan generasi muda ke kegiatan yang positif,” ujar Subagja.

    Ia menilai antusiasme peserta dan penonton menunjukkan bahwa olahraga tinju memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat, khususnya kalangan muda, jika dikemas dalam kompetisi yang sehat dan terarah.

    Sementara itu, penyelenggara Cirebon Fight Arena, Doni Tan, menegaskan bahwa ajang ini juga berperan sebagai sarana pembinaan karakter pemuda agar terhindar dari berbagai perilaku negatif, seperti tawuran dan penyalahgunaan narkoba.

    “Babak kualifikasi ketiga ini merupakan bagian dari tahapan seleksi berkelanjutan. Insyaallah, pada Juni 2026 nanti, atlet-atlet terbaik hasil kualifikasi ini akan kami seleksi untuk menghadapi atlet dari luar negeri. Targetnya, Cirebon memiliki wakil di level internasional,” kata Doni.

    Ia berharap Cirebon Fight Arena ke-3 mampu melahirkan atlet-atlet unggulan yang tidak hanya mengharumkan nama Kota Cirebon, tetapi juga membawa nama Indonesia di kancah tinju internasional. (Haris)

  • Mau Umrah Premium atau Umrah Hemat? Jazirah Global bersama An Nahl Hadirkan Solusinya

    Mau Umrah Premium atau Umrah Hemat? Jazirah Global bersama An Nahl Hadirkan Solusinya

    cirebontrust.id – PT Jazirah Nusantara Global menghadirkan program umrah Ramadan dengan keberangkatan pada 15–25 Februari 2026.

    Program itu menawarkan paket perjalanan dengan harga kompetitif serta fasilitas unggulan, termasuk hotel di Mekah dan Madinah yang berlokasi dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

    Keberangkatan Februari tersebut juga memberikan kesempatan istimewa bagi jemaah untuk melaksanakan umrah pada awal bulan Ramadan.

    PT Jazirah Nusantara Global
    PT Jazirah Nusantara Global

    Direktur Utama PT Jazirah Nusantara Global, H. Abdi Kurnia, mengatakan, seluruh jemaah akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan langsung tanpa transit.

    Rute penerbangan dimulai dari Jakarta menuju Jeddah, kemudian kepulangan dari Madinah langsung ke Jakarta.

    “Insyaallah para jemaah akan berangkat dari kantor Jazirah Umrah pada pagi hari menuju Bandara Soekarno-Hatta,” kata H. Abdi Kurnia.

    Setibanya di Jeddah, jemaah langsung menuju Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah umrah. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan ke Madinah menggunakan kereta cepat Arab Saudi. Penggunaan kereta cepat memberikan kenyamanan tersendiri bagi jemaah.

    “Dengan menggunakan kereta cepat, jemaah bisa lebih menyimpan energi sehingga ibadah menjadi lebih nyaman. Insyaallah,” ujarnya.

    Selain menjalankan ibadah umrah, program itu juga mencakup kunjungan ke Kota Thaif dan ziarah ke Kota Badar untuk mengenang Ahlul Badar.

    Jemaah dijadwalkan kembali ke Tanah Air pada 25 Februari 2026 dengan penerbangan dari Madinah sekitar pukul 14.00 waktu Arab Saudi.

    Sebagai persiapan, Jazirah Nusantara Global telah menggelar dua kali manasik teori sebelumnya. Hari ini atau Sabtu, 31 Januari 2026, jemaah mengikuti manasik praktik yang dirangkaikan dengan program ziarah wali Allah.

    Manasik praktik diawali dengan ziarah ke Makam Syekh Syarif Hidayatullah di Cirebon, kemudian dilanjutkan ke kawasan wisata religi Firdaus Fatimah Zahra di Semarang yang dilengkapi replika Ka’bah, Masjidil Haram, dan Muzdalifah.

    Jika waktu memungkinkan, jemaah juga akan berziarah ke makam Saidatul Kubro Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib al-Atthas di Pekalongan.

    “Insyaallah dilancarkan dan dimudahkan,” ucap H Abdi Kurnia.

    Manasik teori terakhir dijadwalkan pada Sabtu, 7 Februari 2026 di Hotel Batiqa Cirebon sebagai sarana koordinasi dan pemantapan akhir menjelang keberangkatan.

    Program umrah Ramadan itu dibatasi hanya untuk 25 jemaah agar pelayanan selama ibadah di bulan suci dapat berlangsung maksimal.

    Melalui rangkaian manasik tersebut, para jemaah dibekali pemahaman spiritual serta pengetahuan fikih dasar ubudiah agar mampu menjalankan ibadah secara optimal dan memperoleh umrah yang makbul dan mabrur.

    Selain program Ramadan, Jazirah Nusantara Global juga menyiapkan sejumlah paket baru sepanjang 2026, di antaranya program Maulid Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan keberangkatan 20 Agustus 2026, serta program umrah pada September dan November 2026.

    Perusahaan juga akan meluncurkan paket umrah hemat pada September 2026 dengan harga mulai Rp28,5 juta melalui brand An Nahl Umrah, yang masih berada dalam satu grup usaha.

    Jazirah Nusantara Global
    Manasik umrah PT Jazirah Nusantara Global. (Ist.)

    “Kami menawarkan dua layanan, yakni paket umrah hemat dan paket umrah premium. Perbedaannya ada pada harga dan fasilitas. Meski begitu, paket umrah hemat tidak mengurangi kenyamanan beribadah karena kami tetap memastikan fasilitas yang baik bagi jemaah,” jelas Abdi.

    Untuk informasi lebih lanjut, calon jemaah dapat datang langsung ke kantor PT Jazirah Nusantara Global di Sutan Raja Residence, Katiasa, Jalan Angkasa Raya, Harjamukti, Kota Cirebon, atau menghubungi H. Abdi Kurnia melalui WhatsApp di nomor 08122215590.

    “Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan untuk bisa datang ke Tanah Suci guna melaksanakan umrah dan berziarah ke Baitullah,” tuturnya. (Haris)

  • Pemkot Cirebon Perkuat Sinergi Akselerasi Ekonomi Inklusif RKPD 2027

    Pemkot Cirebon Perkuat Sinergi Akselerasi Ekonomi Inklusif RKPD 2027

    cirebontrust.id – Pemerintah Kota Cirebon menyelenggarakan Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 (29/1/2026). Forum ini menjadi wadah krusial bagi pemerintah, legislatif, dan pemangku kepentingan untuk menyelaraskan visi pembangunan demi mewujudkan Kota Cirebon yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

    Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, S.A.P., M.Si., dalam sambutannya menekankan bahwa setiap dokumen perencanaan yang disusun tidak boleh hanya menjadi laporan administratif, melainkan harus memiliki dampak nyata dan terukur bagi kesejahteraan warga.

    Ia menginstruksikan seluruh jajaran Perangkat Daerah untuk bekerja lebih cermat dan berintegritas, terutama dalam menghadapi situasi efisiensi anggaran yang ketat.

    Dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan melalui Penguatan Sektor Unggulan Daerah,” pembangunan tahun 2027 akan difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu (1) inklusivitas (memastikan pertumbuhan ekonomi menyentuh seluruh lapisan masyarakat dengan penguatan sektor UMKM), (2) keberlanjutan (menjadikan penataan ruang dan kelestarian lingkungan sebagai syarat mutlak dalam pembangunan jangka Panjang), dan (3) sektor unggulan (mempertegas posisi Kota Cirebon sebagai pusat jasa, perdagangan, dan pariwisata melalui digitalisasi dan inovasi).

    Selain pemenuhan kebutuhan dasar seperti penanggulangan banjir dan perbaikan jalan, Wali Kota juga menyoroti pentingnya penataan estetika kota.

    “Hal ini selaras dengan rencana penataan kabel fiber optik yang semrawut. Pemerintah berencana menerapkan kebijakan “Satu Tiang Bersama” untuk menggantikan belasan tiang dari berbagai provider yang selama ini mengganggu pemandangan dan ketertiban di pemukiman warga,” ujarnya. (Haris)

  • Polemik Internal PPP Jabar, DPW Tegaskan Muswil Tetap Digelar

    Polemik Internal PPP Jabar, DPW Tegaskan Muswil Tetap Digelar

    cirebontrust.id – Polemik internal kembali mengemuka di tubuh Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat. Di tengah beredarnya surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP tentang penunjukan pelaksana tugas ketua, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat menegaskan Musyawarah Wilayah (Muswil) tetap berjalan sesuai agenda.

    Penegasan itu disampaikan dalam rapat koordinasi DPW PPP Jawa Barat yang dihadiri pengurus harian, pimpinan majelis, serta pimpinan DPC PPP se-Jawa Barat.

    Rapat tersebut membahas kelanjutan agenda Muswil yang sebelumnya telah direncanakan.

    Wakil Ketua DPW PPP Jawa Barat, Apip Ifan Permadi, mengatakan rapat koordinasi memutuskan sejumlah hal penting terkait pelaksanaan Muswil, mulai dari pembentukan kepanitiaan hingga penetapan waktu dan lokasi kegiatan.

    “Hari ini kita melanjutkan pembahasan agenda Muswil yang sebelumnya sudah dirapatkan. Dalam rapat tadi, kita menetapkan kepanitiaan, waktu dan tempat pelaksanaan Muswil, termasuk materi Muswil yang segera kita kirimkan ke DPC-DPC,” ujar Apip, Senin (26/1/2026).

    Menanggapi beredarnya surat keputusan DPP PPP yang menetapkan mantan Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum sebagai pelaksana tugas Ketua DPW PPP Jawa Barat, Apip menyatakan pihaknya memilih bersikap hati-hati dan tidak ingin berspekulasi.

    “Dalam waktu dekat, tentu panitia Muswil akan menghadap untuk mengonfirmasi keabsahan surat tersebut,” katanya.

    Apip menjelaskan, DPW PPP Jawa Barat sebelumnya telah menerima surat instruksi pelaksanaan Muswil Nomor 0027/IN/DPP/XII/2025 tertanggal 17 Desember 2025.

    Namun, DPW PPP Jawa Barat kemudian mengajukan permohonan penundaan Muswil melalui surat Nomor 596/IN/DPW/XII/2025 tertanggal 19 Desember 2025.

    “DPW PPP Jawa Barat meminta penundaan Muswil dengan berbagai pertimbangan, di antaranya kondisi kebencanaan di sejumlah wilayah Indonesia seperti Aceh dan Sumatera Utara, termasuk beberapa daerah di Jawa Barat, serta pertimbangan lainnya,” ujar Apip.

    Karena tidak memperoleh jawaban dari DPP, DPW PPP Jawa Barat kembali mengirimkan surat kedua pada 5 Januari 2026. Surat tersebut disepakati dalam rapat koordinasi yang digelar pada 29 Desember 2025 dan dihadiri pengurus harian DPW, pimpinan majelis, serta seluruh pimpinan DPC PPP se-Jawa Barat.

    Salah satu poin dalam surat kedua itu adalah permintaan agar enam pimpinan DPP PPP sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-15.AH.11.02 Tahun 2025 duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan internal partai.

    “Dalam surat kedua, kami meminta DPP melengkapi struktur kepengurusan partai terlebih dahulu serta menyelaraskan AD/ART partai. Bahkan Pak Uu sebagai bagian dari pengurus harian DPW ikut menyepakati dan menandatangani surat penundaan Muswil tersebut,” ujar Apip.

    Apip menambahkan, tidak adanya respons DPP terhadap dua surat resmi DPW PPP Jawa Barat menjadi salah satu dasar keputusan untuk tetap melaksanakan Muswil.

    Selain itu, masa bakti kepengurusan DPW PPP Jawa Barat saat ini masih berlaku hingga 31 Maret 2029 sesuai dengan Surat Keputusan DPP PPP Nomor 0825/SK/DPP/W/III/2023.

    “Hal itu telah kami putuskan dalam rapat hari ini, sehingga alasan pengangkatan pelaksana tugas dengan dalih DPW Jawa Barat tidak mematuhi AD/ART dan tidak dapat melaksanakan Muswil menjadi tidak berdasar,” kata Apip menegaskan. (Abduh)

  • Cekcok Dipicu Miras, Warga Pegambiran Dianiaya Pakai Kursi

    Cekcok Dipicu Miras, Warga Pegambiran Dianiaya Pakai Kursi

    cirebontrust.id – Jajaran Polsek Lemahwungkuk, Polres Cirebon Kota, bergerak cepat mengungkap kasus penganiayaan yang terjadi di RT 04 RW 10 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Rabu (28/1/2026) malam.

    Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 21.30 WIB setelah polisi menerima laporan dari warga setempat.

    Kapolsek Lemahwungkuk Iptu Usep Winta, mengatakan, korban penganiayaan bernama Feri Hadi Tama (41), buruh harian lepas yang merupakan warga Kelurahan Pegambiran. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka bengkak di bagian belakang kepala setelah terkena benda tumpul.

    “Kejadian bermula saat tiga orang laki-laki datang ke rumah korban dalam kondisi diduga dipengaruhi minuman beralkohol dengan maksud menemui adik korban. Terjadi cekcok mulut yang kemudian berujung pada tindakan kekerasan,” kata Usep, Kamis (29/1/2026).

    Dalam peristiwa itu, terduga pelaku utama berinisial L (28), buruh harian lepas dan warga setempat, diduga memukul korban menggunakan kursi kayu sebanyak satu kali. Pemukulan dilakukan saat korban berusaha melerai pertikaian yang terjadi di depan rumahnya.

    Selain L, dua orang lainnya berinisial H dan T turut berada di lokasi kejadian. Keduanya merupakan warga Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk. Meski datang bersama pelaku utama, keduanya tidak melakukan pemukulan secara langsung terhadap korban.

    Akibat pukulan tersebut, korban sempat tidak sadarkan diri dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Gunung Jati untuk mendapatkan perawatan medis.

    “Korban sempat tidak sadarkan diri. Saat ini sudah sadar, tetapi masih dalam proses pemulihan,” ujar Usep.

    Petugas Polsek Lemahwungkuk yang dipimpin Perwira Pengawas segera mendatangi lokasi kejadian setelah menerima laporan warga. Polisi kemudian mengamankan ketiga terduga pelaku untuk mencegah terjadinya aksi main hakim sendiri dari masyarakat sekitar.

    “Selain mengamankan para terduga pelaku, kami juga mengamankan barang bukti berupa satu buah kursi kayu yang digunakan untuk memukul korban. Barang bukti tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” kata Usep.

    Sementara itu, Kasi Humas Polres Cirebon Kota AKP M. Aris Hermanto menegaskan, langkah cepat kepolisian merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

    “Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing emosi, menghindari konsumsi minuman keras, serta lebih bijak dalam menggunakan media sosial,” ujar Aris.

    Ia juga mengingatkan masyarakat agar segera melapor apabila terjadi gangguan keamanan di lingkungan sekitar.

    “Jika ada permasalahan, segera laporkan ke kantor polisi terdekat atau melalui layanan Call Center 110 agar dapat ditangani secara cepat dan tepat,” kata Aris. (Haris)

  • KAI Daop 3 Cirebon Intensifkan Perawatan Rel dan Wesel

    KAI Daop 3 Cirebon Intensifkan Perawatan Rel dan Wesel

    cirebontrust.id – Sepanjang 2025, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon konsisten melakukan perawatan jalan rel dan infrastruktur pendukung.

    Hal itu sebagai bagian dari komitmen menghadirkan transportasi publik yang aman, andal, dan berkelanjutan.

    Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon Muhibbuddin mengatakan, perawatan prasarana tidak hanya berorientasi pada keselamatan perjalanan, tetapi juga mendukung upaya pengembangan transportasi ramah lingkungan.

    Infrastruktur rel yang terawat dengan baik memungkinkan perjalanan kereta api berjalan lebih lancar dan efisien, sekaligus mendorong masyarakat beralih dari transportasi pribadi ke angkutan massal.

    “Perawatan prasarana tidak hanya bertujuan menjaga keselamatan perjalanan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya KAI dalam mendukung transportasi ramah lingkungan. Infrastruktur rel yang terawat dengan baik memungkinkan perjalanan kereta api berjalan lebih lancar, efisien, dan mampu menjadi pilihan utama masyarakat,” ujar Muhibbuddin.

    Sepanjang Januari hingga Desember 2025, KAI Daop 3 Cirebon melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap kondisi jalan rel, jembatan, terowongan, serta bangunan pelengkap lainnya.

    Pemeriksaan tersebut meliputi pengecekan sambungan rel, bantalan, batu balas, sistem drainase, hingga struktur utama jembatan guna memastikan seluruh prasarana berada dalam kondisi prima.

    Apabila ditemukan ketidaksesuaian di lapangan, KAI segera melakukan perawatan korektif, mulai dari penggantian komponen rel yang aus, perbaikan geometri lintasan, penggantian bantalan dan batu balas, hingga perbaikan wesel untuk menjaga stabilitas jalur dan kelancaran perjalanan kereta api.

    “Perawatan prasarana jalan rel dan jembatan dilakukan secara rutin dan berkala sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan perjalanan kereta api di wilayah kerja Daop 3 Cirebon sekaligus meningkatkan kenyamanan pelanggan setia kereta api,” kata Muhibbuddin.

    Berdasarkan data akumulasi selama 2025, KAI Daop 3 Cirebon telah mengganti rel baru sepanjang 22.000 meter. Selain itu, perusahaan juga mengganti 13.662 batang bantalan beton dan memasang 1.400 batang bantalan sintetis guna memperkuat struktur jalan rel dan meningkatkan stabilitas lintasan.

    Untuk mendukung daya tahan jalur, KAI Daop 3 Cirebon juga melakukan penggantian batu balas sebanyak 39.315 meter kubik. Balas yang kuat dan stabil berperan penting dalam menjaga kualitas lintasan sehingga dapat meminimalkan potensi gangguan dan risiko selama perjalanan kereta api.

    Tidak hanya fokus pada rel dan jembatan, KAI Daop 3 Cirebon juga mengganti 21 unit wesel baru sepanjang 2025. Wesel merupakan komponen vital dalam sistem perkeretaapian karena berfungsi memindahkan kereta api dari satu jalur ke jalur lainnya secara aman dan lancar.

    Selain itu, KAI Daop 3 Cirebon melakukan peremajaan penambat atau pengunci rel sebanyak 35.080 unit. Perawatan prasarana juga dilakukan menggunakan Kereta Perawatan Jalan Rel (KPJR) sepanjang 476,5 kilometer lintasan, serta pemeliharaan dengan mesin Multi Tie Tamper (MTT) dan Ballast Regulator (PBR) sepanjang 1.006,4 kilometer jalur rel.

    “Setiap perawatan yang kami lakukan adalah investasi jangka panjang. Bukan hanya untuk keselamatan perjalanan hari ini, tetapi juga untuk memastikan kereta api tetap menjadi moda transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” ujar Muhibbuddin.

    Ia menegaskan, melalui perawatan prasarana yang berkelanjutan, KAI Daop 3 Cirebon berupaya memastikan seluruh pelanggan dapat bepergian dengan aman dan nyaman, sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan transportasi publik yang lebih ramah lingkungan. (Haris)

  • Literasi Keuangan Digenjot, OJK dan Pemkab Majalengka Perluas Akses KUR

    Literasi Keuangan Digenjot, OJK dan Pemkab Majalengka Perluas Akses KUR

    cirebontrust.id – Pemerintah Kabupaten Majalengka terus memperkuat sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Aparatur Sipil Negara (ASN), serta masyarakat di tingkat desa.

    Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib menegaskan, kolaborasi antara OJK dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam membangun ekosistem keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

    Menurut dia, Kabupaten Majalengka memiliki potensi ekonomi yang besar yang perlu diimbangi dengan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang legal serta aman.

    “Majalengka memiliki potensi ekonomi yang kuat. Karena itu, literasi dan inklusi keuangan harus terus ditingkatkan agar masyarakat mampu memanfaatkan layanan keuangan secara optimal dan terhindar dari risiko investasi ilegal maupun pinjaman online tidak berizin,” ujar Agus saat beraudiensi dengan Bupati Majalengka dan pimpinan perbankan di Pendopo Gedung Negara, Majalengka.

    Agus menjelaskan, pertemuan yang melibatkan seluruh pimpinan lembaga jasa keuangan di wilayah Kabupaten Majalengka tersebut bertujuan memperkuat sinergi, kolaborasi, dan kerja sama dalam memperluas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM.

    “OJK berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah. Melalui sinergi dengan pemerintah daerah, kami berharap masyarakat semakin cerdas dalam mengelola keuangan dan terlindungi dari praktik keuangan yang merugikan,” kata Agus.

    Berdasarkan data OJK, penyaluran KUR di Kabupaten Majalengka saat ini berada di peringkat ke-19 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

    Capaian tersebut dinilai menjadi tantangan sekaligus peluang untuk terus ditingkatkan melalui kolaborasi lintas sektor.

    Sementara itu, Bupati Majalengka Eman Suherman, menyambut baik dukungan dan peran aktif OJK Cirebon dalam mendorong penguatan sektor keuangan daerah.

    Ia menilai, peningkatan literasi keuangan memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi, terutama dalam pengembangan UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “Kami mengapresiasi OJK Cirebon atas pendampingan dan edukasi yang diberikan. Pemerintah Kabupaten Majalengka siap bersinergi dan mendukung program-program OJK agar masyarakat semakin paham, cerdas, dan bijak dalam memanfaatkan layanan keuangan,” ujar Eman.

    Eman menambahkan, kolaborasi tersebut sejalan dengan komitmen Pemkab Majalengka dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan mendorong UMKM agar semakin berdaya saing.

    Saat ini, tercatat sekitar 74.600 pelaku KUR di Majalengka yang bergerak di sektor UMKM, fesyen, serta berbagai bidang usaha lainnya.

    Jumlah tersebut mencerminkan potensi ekonomi rakyat yang terus tumbuh, namun masih memerlukan dukungan akses permodalan yang lebih luas dan inklusif.

    Ke depan, Pemkab Majalengka bersama OJK Cirebon berkomitmen memperluas program edukasi keuangan hingga ke tingkat kecamatan dan desa guna mewujudkan masyarakat Majalengka yang inklusif secara finansial serta terlindungi dalam sektor jasa keuangan. (Abduh)

  • Motor Hilang Saat Parkir di Depan Rumah, Dua Pelaku Ditangkap

    Motor Hilang Saat Parkir di Depan Rumah, Dua Pelaku Ditangkap

    cirebontrust.id – Seorang warga Kota Cirebon kehilangan sepeda motor yang diparkir di depan rumah orang tuanya di kawasan Pegajahan Gang Kijang 1, Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Harjamukti.

    Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Senin malam (26/1/2026) sekitar pukul 21.30 WIB dan berhasil diungkap Unit Reserse Kriminal Polsek Cirebon Selatan Timur.

    Kapolsek Cirebon Selatan Timur AKP Juntar Hutasoit, mengatakan, korban baru mengetahui sepeda motornya hilang saat kembali ke rumah orang tuanya usai beraktivitas di sekitar lingkungan tempat tinggal.

    “Korban mendapati sepeda motor yang sebelumnya diparkir di depan rumah sudah tidak berada di lokasi. Selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cirebon Selatan Timur,” ujar Juntar, Selasa (27/1/2026).

    Berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan sejumlah saksi, polisi mengungkap bahwa pencurian dilakukan oleh dua orang pelaku yang memanfaatkan kondisi gang sempit serta situasi lingkungan yang relatif sepi pada malam hari.

    Menurut Juntar, pelaku berinisial A.S. menggunakan kunci sepeda motor jenis lain untuk menyalakan kendaraan milik korban.

    Sementara pelaku berinisial M.B.S. membantu mendorong sepeda motor keluar dari gang agar tidak menimbulkan kecurigaan warga sekitar.

    “Setelah sepeda motor berhasil dikuasai, kedua pelaku langsung meninggalkan lokasi kejadian. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp3,5 juta,” kata Juntar.

    Dalam pengungkapan kasus itu, polisi mengamankan dua tersangka, yakni M.B.S., warga Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, dan A.S., warga Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon.

    Petugas turut menyita barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat serta pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi.

    Kedua tersangka saat ini menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan dijerat Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

    Sementara itu, Kasi Humas Polres Cirebon Kota, AKP M. Aris Hermanto, menilai pengungkapan cepat kasus tersebut merupakan bentuk kesigapan kepolisian dalam merespons laporan masyarakat serta menjaga keamanan wilayah Kota Cirebon.

    “Kami mengimbau masyarakat agar lebih waspada saat memarkir kendaraan, menggunakan kunci ganda, serta memilih lokasi parkir yang mudah diawasi. Apabila mengetahui atau mengalami tindak kejahatan, segera lapor melalui Call Center 110 atau kantor polisi terdekat,” tegas Aris.

  • UMK Kota Cirebon 2026 Resmi Naik Jadi Rp2.878.646

    UMK Kota Cirebon 2026 Resmi Naik Jadi Rp2.878.646

    cirebontrust.id – Pemerintah Kota Cirebon resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Cirebon tahun 2026 menjadi Rp2.878.646.

    Besaran tersebut naik Rp180.960,74 dibandingkan UMK tahun 2025 yang sebelumnya berada di angka Rp2.697.685,47.

    Penetapan UMK Kota Cirebon 2026 tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, Agus Suherman, mengatakan, kenaikan UMK 2026 ditetapkan setelah melalui rapat pleno Dewan Pengupahan Kota Cirebon yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

    “Dalam perumusannya, UMK Kota Cirebon tahun 2026 kami naikkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan,” ujar Agus, Kamis (22/1/2026).

    Agus menjelaskan, penetapan UMK 2026 menggunakan formula yang telah diatur secara nasional, yakni inflasi ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi dengan nilai alpha, kemudian dikalikan dengan UMK tahun berjalan.

    “Jika mengacu pada data Badan Pusat Statistik, inflasi tercatat sebesar 2,19 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen. Sementara nilai alpha yang digunakan ditetapkan sebesar 0,9 persen sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan, dari rentang ketentuan 0,5 hingga 0,9 persen,” kata Agus.

    Ia menambahkan, hasil penetapan UMK tersebut selanjutnya diusulkan oleh Ketua Dewan Pengupahan Kota Cirebon kepada Wali Kota Cirebon untuk direkomendasikan kepada Gubernur Jawa Barat hingga akhirnya ditetapkan secara resmi.

    Dengan penetapan tersebut, UMK Kota Cirebon tahun 2026 secara sah berlaku sebesar Rp2.878.646 dan menjadi acuan upah minimum bagi para pekerja di wilayah tersebut.

    Pemerintah Kota Cirebon berharap kenaikan UMK itu dapat menjaga daya beli pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan iklim ketenagakerjaan yang sehat.

    Selain itu, Pemkot Cirebon mengimbau seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Cirebon agar mematuhi ketentuan UMK Tahun 2026 sesuai peraturan perundang-undangan.

    Penerapan UMK diharapkan dapat berjalan optimal sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja serta menjaga hubungan industrial yang harmonis. (Haris)

  • Bawaslu Kota Cirebon Perkuat Pengawasan PDPB 2026 Lewat Program Baturan

    Bawaslu Kota Cirebon Perkuat Pengawasan PDPB 2026 Lewat Program Baturan

    cirebontrust.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Cirebon memperkuat konsolidasi pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tahun 2026 melalui program Bawaslu Turun ke Kelurahan (Baturan).

    Program itu mulai dijalankan sejak Januari 2026 sebagai upaya memastikan keakuratan dan validitas data pemilih di Kota Cirebon.

    Ketua Bawaslu Kota Cirebon,.Devi Situ Sihatul Afiah mengatakan, Baturan merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan pengawasan PDPB dengan melibatkan langsung unsur pemerintahan di tingkat paling bawah.

    Hingga akhir Januari 2026, Bawaslu Kota Cirebon telah menyambangi dua kelurahan, yakni Kelurahan Kecapi di Kecamatan Harjamukti dan Kelurahan Pekiringan di Kecamatan Kesambi.

    “Ini merupakan salah satu langkah strategis yang kami lakukan untuk lebih memaksimalkan pengawasan terhadap proses PDPB,” ujar Devi dalam keterangannya, Selasa (27/1/2026).

    Devi menjelaskan, kelurahan memiliki peran penting dalam memotret kondisi faktual kependudukan karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, Bawaslu melibatkan lurah beserta jajarannya dalam pengawasan partisipatif terhadap PDPB.

    “Kelurahan merupakan ujung tombak pemerintahan yang mengetahui secara langsung dinamika kependudukan di wilayahnya masing-masing. Sehingga kami melibatkan lurah dan perangkatnya sebagai bagian dari pengawasan partisipatif dalam konteks PDPB,” kata Devi.

    Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cirebon Nurul Fajri menambahkan, program Baturan sejalan dengan amanat Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan.

    “Bawaslu kabupaten dan kota diamanatkan melalui Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 untuk berkoordinasi dengan pemerintahan tingkat desa atau kelurahan. Program Baturan yang digulirkan Bawaslu Kota Cirebon ini merupakan implementasi langsung dari surat edaran tersebut,” ujar Fajri.

    Melalui program Baturan, Bawaslu Kota Cirebon berharap partisipasi masyarakat dalam pengawasan PDPB dapat meningkat.

    Masyarakat diharapkan aktif menyampaikan informasi terkait perubahan data pemilih, seperti pemilih baru, pemilih yang meninggal dunia, atau perubahan status kependudukan lainnya.

    “Kami akan menindaklanjuti setiap masukan dari masyarakat terkait proses PDPB. Partisipasi publik sangat penting untuk mendapatkan gambaran faktual kondisi pemilih di setiap wilayah di Kota Cirebon,” katanya.

    Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Cirebon M Joharudin menilai, pelibatan kelurahan dalam program Baturan dapat meningkatkan validitas data pemilih yang dihasilkan dari proses PDPB.

    “Penguatan pengawasan melalui pelibatan kelurahan ini menjadi upaya untuk menghasilkan data pemilih yang lebih akurat. Di sisi lain, kami juga tetap melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja KPU Kota Cirebon dalam pelaksanaan PDPB,” ujar Joharudin. (Haris)